medcom.id, Jakarta: Golongan minoritas seperti lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) mulai harus berani bersuara. Apalagi, sekarang pintu komunikasi sudah terbuka lebar.
"LGBT harus lakukan kerja politik. Enggak bisa lagi ujug-ujug datang dengan naskah akademik dan rekomendasi: 'Ini masukan kami'," kata Staf khusus Sekretaris Kabinet Pemerintahan Joko Widodo, Jaleswarari Pramodhawardani, di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2015).
Dani, demikian Jaleswarari disapa, berjanji 'mendekatkan' kaum LGBT kepada Mensesneg atau seskab. Dia hendak mencabut semua sumbatan komunikasi politik yang selama ini meminggirkan kaum LGBT.
Dani berharap, komunikasi tanpa sekat ini bisa mereka manfaatkan untuk bernegosiasi kepada negara. Mereka jadi punya nilai tawar.
"Kebetulan kita punya Presiden yang memiliki semangat melindungi kelompok minoritas. Lurah Susan, misalnya," terang dia.
Menurut dia, konteks Lurah Susan itu menjadi sinyal kuat bahwa Presiden mendukung perlindungan hak-hak bagi kaum minoritas, termasuk LGBT. Dia sangat meyakini itu.
"Selama ini kita memang tak pernah mendengar Pak Jokowi secara eksplisit mengatakan, 'Ya, saya akan memberikan perlindungan terhadap LGBT ini'. Belum pernah! Tapi, mungkin bisa mulai dengan Nawacita. Walaupun Jokowi tak pernah secara eksplisit mengatakan itu, tapi paling enggak dia, setidaknya dia kasus Lurah Susan bisa kita jadikan contoh (soal perlindungan ini)," beber Dani.
Dani menambahkan, LGBT harus ditarik menjadi isu hak warga negara. Soalnya LGBT juga membayar pajak, layaknya warga negara lain. Juga melakukan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara.
"Isu yang ada, harus hak warga negara. Karena LGBT seperti warga negara lainnya. Dia membayar pajak, dia melakukan kewajiban-kewajiban," ungkap dia.
medcom.id, Jakarta: Golongan minoritas seperti lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) mulai harus berani bersuara. Apalagi, sekarang pintu komunikasi sudah terbuka lebar.
"LGBT harus lakukan kerja politik. Enggak bisa lagi ujug-ujug datang dengan naskah akademik dan rekomendasi: 'Ini masukan kami'," kata Staf khusus Sekretaris Kabinet Pemerintahan Joko Widodo, Jaleswarari Pramodhawardani, di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2015).
Dani, demikian Jaleswarari disapa, berjanji 'mendekatkan' kaum LGBT kepada Mensesneg atau seskab. Dia hendak mencabut semua sumbatan komunikasi politik yang selama ini meminggirkan kaum LGBT.
Dani berharap, komunikasi tanpa sekat ini bisa mereka manfaatkan untuk bernegosiasi kepada negara. Mereka jadi punya nilai tawar.
"Kebetulan kita punya Presiden yang memiliki semangat melindungi kelompok minoritas. Lurah Susan, misalnya," terang dia.
Menurut dia, konteks Lurah Susan itu menjadi sinyal kuat bahwa Presiden mendukung perlindungan hak-hak bagi kaum minoritas, termasuk LGBT. Dia sangat meyakini itu.
"Selama ini kita memang tak pernah mendengar Pak Jokowi secara eksplisit mengatakan, 'Ya, saya akan memberikan perlindungan terhadap LGBT ini'. Belum pernah! Tapi, mungkin bisa mulai dengan Nawacita. Walaupun Jokowi tak pernah secara eksplisit mengatakan itu, tapi paling enggak dia, setidaknya dia kasus Lurah Susan bisa kita jadikan contoh (soal perlindungan ini)," beber Dani.
Dani menambahkan, LGBT harus ditarik menjadi isu hak warga negara. Soalnya LGBT juga membayar pajak, layaknya warga negara lain. Juga melakukan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara.
"Isu yang ada, harus hak warga negara. Karena LGBT seperti warga negara lainnya. Dia membayar pajak, dia melakukan kewajiban-kewajiban," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ICH)
