Jakarta: Pemerintah segera menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Ada enam aturan turunan yang menjadi prioritas untuk segera diterbitkan sebagai acuan pelaksanaan UU IKN.
"Aturan turunan yang utama ada enam. Yang lainnya bisa berupa aturan-aturan yang diterbitkan oleh Kepala Otorita IKN (Bambang Susantono) atau aturan lain jika dibutuhkan dan dianggap relevan," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Wandy Tuturoong, dihubungi di Jakarta, Rabu, 13 April 2022.
Wandy menjabarkan enam aturan turunan prioritas UU IKN. Pertama, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara.
Dia menyampaikan peraturan pemerintah ini akan memberikan kewenangan dalam perizinan investasi dan kemudahan berusaha secara umum. Sehingga, Otorita IKN menjadi lembaga yang agile dan efektif.
Kedua, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Penganggaran IKN yang memberikan dasar bagi skema pendanaan untuk pembangunan IKN. "Ini menjadi dasar bagi skema pendanaan pembangunan IKN. Mana-mana saja yang diperkenankan," ujar Wandy.
Baca: Urun Dana Pembangunan IKN Diatur Undang-Undang
Ketiga, Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara. Perpres ini, kata Wandy, memberikan dasar tentang peruntukan kawasan terkait mana kawasan hijau, kawasan hunian dan sebagainya, serta mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dibangun di kawasan itu.
Keempat, Rancangan Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang memberikan dasar bagaimana prinsip dan strategi pembangunan di IKN akan dilakukan, termasuk tahapan-tahapannya.
Kelima, Rancangan Peraturan Presiden tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara yang membatasi spekulasi tanah dengan memberikan kewenangan pada Otorita IKN untuk melakukan pengadaan dan pembatasan pengalihan hak atas tanah.
Keenam, Rancangan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara yang memberikan dasar struktur serta tugas dan fungsi dari Otorita IKN.
Jakarta: Pemerintah segera menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang
Ibu Kota Negara (
UU IKN). Ada enam aturan turunan yang menjadi prioritas untuk segera diterbitkan sebagai acuan pelaksanaan UU
IKN.
"Aturan turunan yang utama ada enam. Yang lainnya bisa berupa aturan-aturan yang diterbitkan oleh Kepala Otorita IKN (Bambang Susantono) atau aturan lain jika dibutuhkan dan dianggap relevan," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Wandy Tuturoong, dihubungi di Jakarta, Rabu, 13 April 2022.
Wandy menjabarkan enam aturan turunan prioritas UU IKN. Pertama, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara.
Dia menyampaikan peraturan pemerintah ini akan memberikan kewenangan dalam perizinan investasi dan kemudahan berusaha secara umum. Sehingga, Otorita IKN menjadi lembaga yang agile dan efektif.
Kedua, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Penganggaran IKN yang memberikan dasar bagi skema pendanaan untuk pembangunan IKN. "Ini menjadi dasar bagi skema pendanaan pembangunan IKN. Mana-mana saja yang diperkenankan," ujar Wandy.
Baca:
Urun Dana Pembangunan IKN Diatur Undang-Undang
Ketiga, Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara. Perpres ini, kata Wandy, memberikan dasar tentang peruntukan kawasan terkait mana kawasan hijau, kawasan hunian dan sebagainya, serta mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dibangun di kawasan itu.
Keempat, Rancangan Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang memberikan dasar bagaimana prinsip dan strategi pembangunan di IKN akan dilakukan, termasuk tahapan-tahapannya.
Kelima, Rancangan Peraturan Presiden tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara yang membatasi spekulasi tanah dengan memberikan kewenangan pada Otorita IKN untuk melakukan pengadaan dan pembatasan pengalihan hak atas tanah.
Keenam, Rancangan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara yang memberikan dasar struktur serta tugas dan fungsi dari Otorita IKN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
