Jakarta: Belakangan ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kerap mempermasalahkan hal-hal sepele. Mulai dari mengusir tamu rapat hingga memprotes bau balsam di tengah rapat. Kejadian ini lantas menjadi buah bibir di kalangan masyarakat.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai tindakan sensitif anggota dewan ini sebagai bukti minimnya narasi-narasi besar. Jika anggota DPR memiliki agenda pembahasan yang penting, hal-hal sepele itu semestinya luput dari pandangan mereka.
"Karena tidak ada narasi, tidak ada kerjaan, tidak ada misi yang harus dikejar. Akhirnya, mereka malah mengurusi masalah kecil," ujarnya dalam tayangan Primetime News di Metro TV, Kamis, 20 Januari 2022.
Selain itu, Ray menduga, drama wakil rakyat ini juga dipicu oleh minimnya pengawasan dari fraksi dan partai politik. Pengawasan yang longgar dan teguran yang lama membuat anggota dewan merasa bahwa mereka bisa bertindak semaunya.
"Kalau sebetulnya fraksi dan partai politik bekerja dengan baik, anggota-anggota DPR akan lebih cermat dalam melaksanakan tugas mereka yang lebih substansif,” sambung Ray.
Dia menilai, tindakan anggota dewan yang berlebihan ini mengindikasikan mereka merasa memiliki kelas sosial tersendiri. Inilah yang membuat wakil rakyat ingin selalu dilayani dan dihormati. Bila ada kritik sekalipun, mereka tak akan peduli dan tak ada yang berubah.
Sebelumnya, diketahui bahwa dalam satu bulan terakhir ini, setidaknya terdapat empat peristiwa yang memicu pandangan negatif publik terhadap DPR.
Peristiwa pertama bermula dari tindakan Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J. Mahesa yang mengusir anggota Komnas Perempuan yang nekat memasuki ruang rapat meski datang terlambat.
Masih soal usir-mengusir, kali ini dilakukan Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto. Dia meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat untuk keluar dari ruang rapat kerja. Pengusiran ini merupakan buntut anggapan Harry terhadap sikap kritis Ace Hasan Syadzily sebagai tindakan sinis terhadap Kemensos.
Tak cuma usir tamu rapat, anggota dewan juga kerap memprotes perkara bau balsam yang tercium sepanjang rapat kerja.
Teranyar, Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan, meminta Jaksa Agung memecat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang menggunakan Bahasa Sunda saat rapat kerja. (Nurisma Rahmatika)
Jakarta: Belakangan ini, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kerap mempermasalahkan hal-hal sepele. Mulai dari mengusir tamu rapat hingga memprotes bau balsam di tengah rapat. Kejadian ini lantas menjadi buah bibir di kalangan masyarakat.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai tindakan sensitif anggota dewan ini sebagai bukti minimnya narasi-narasi besar. Jika anggota DPR memiliki agenda pembahasan yang penting, hal-hal sepele itu semestinya luput dari pandangan mereka.
"Karena tidak ada narasi, tidak ada kerjaan, tidak ada misi yang harus dikejar. Akhirnya, mereka malah mengurusi masalah kecil," ujarnya dalam tayangan Primetime News di Metro TV, Kamis, 20 Januari 2022.
Selain itu, Ray menduga, drama wakil rakyat ini juga dipicu oleh minimnya pengawasan dari fraksi dan partai politik. Pengawasan yang longgar dan teguran yang lama membuat anggota dewan merasa bahwa mereka bisa bertindak semaunya.
"Kalau sebetulnya fraksi dan partai politik bekerja dengan baik, anggota-anggota DPR akan lebih cermat dalam melaksanakan tugas mereka yang lebih substansif,” sambung Ray.
Dia menilai, tindakan anggota dewan yang berlebihan ini mengindikasikan mereka merasa memiliki kelas sosial tersendiri. Inilah yang membuat wakil rakyat ingin selalu dilayani dan dihormati. Bila ada kritik sekalipun, mereka tak akan peduli dan tak ada yang berubah.
Sebelumnya, diketahui bahwa dalam satu bulan terakhir ini, setidaknya terdapat empat peristiwa yang memicu pandangan negatif publik terhadap DPR.
Peristiwa pertama bermula dari tindakan Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J. Mahesa yang mengusir anggota Komnas Perempuan yang nekat memasuki ruang rapat meski datang terlambat.
Masih soal usir-mengusir, kali ini dilakukan Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto. Dia meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat untuk keluar dari ruang rapat kerja. Pengusiran ini merupakan buntut anggapan Harry terhadap sikap kritis Ace Hasan Syadzily sebagai tindakan sinis terhadap Kemensos.
Tak cuma usir tamu rapat, anggota dewan juga kerap memprotes perkara bau balsam yang tercium sepanjang rapat kerja.
Teranyar, Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan, meminta Jaksa Agung memecat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang menggunakan Bahasa Sunda saat rapat kerja. (
Nurisma Rahmatika)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
