medcom.id, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah meminta pemerintah daerah untuk ikut memantau warga negara Indonesia (WNI) yang kembali dari Suriah. Permintaan ini sekaligus menindaklanjuti harapan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius.
"Terkait yang disampaikan Kepala BNPT tentang permohonan kepada kepala daerah untuk melakukan pembinaan terhadap WNI dari Suriah, Kemendagri sudah membuat radiogram, sudah tiga kali, dan mengirimkannya kepada bupati dan wali kota yang dimaksud," ujar Tjahjo seperti dilansir Antara, Senin 3 Juli 2017.
Menurut Tjahjo, dalam pesan tertulis resmi yang dikirimkan melalui radio tersebut, Kemendagri telah meminta kepada kepala daerah dan jajaran pemda, yakni Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), untuk ikut memantau serta mendata warga yang baru kembali dari negara tempat kelompok radikal ISIS bermarkas tersebut.
Tjahjo juga berpesan kepada pemda untuk mengoordinasikan permintaan pengawasan tersebut dalam forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompimda) tingkat kabupaten dan kota.
"Sebagaimana kasus Gafatar dulu, saat akan dipulangkan ke daerah dan dikumpulkan di Cibubur, Kemendagri mengundang kepala daerah menjemput warganya. Dengan demikian mereka tahu warganya tinggal di mana setelah dikembalikan ke daerah asal, yang dapat mempermudah memantau warganya tersebut," jelasnya.
Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan hingga kini pihaknya mencatat sudah ada ratusan WNI yang kembali dari Suriah, yang telah menyebar di seluruh Indonesia. Terkait dengan itu, ia mengimbau pendatang tersebut perlu mengikuti program deradikalisasi terlebih dahulu, sebelum dikembalikan ke tempat tinggal masing-masing.
medcom.id, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah meminta pemerintah daerah untuk ikut memantau warga negara Indonesia (WNI) yang kembali dari Suriah. Permintaan ini sekaligus menindaklanjuti harapan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius.
"Terkait yang disampaikan Kepala BNPT tentang permohonan kepada kepala daerah untuk melakukan pembinaan terhadap WNI dari Suriah, Kemendagri sudah membuat radiogram, sudah tiga kali, dan mengirimkannya kepada bupati dan wali kota yang dimaksud," ujar Tjahjo seperti dilansir Antara, Senin 3 Juli 2017.
Menurut Tjahjo, dalam pesan tertulis resmi yang dikirimkan melalui radio tersebut, Kemendagri telah meminta kepada kepala daerah dan jajaran pemda, yakni Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), untuk ikut memantau serta mendata warga yang baru kembali dari negara tempat kelompok radikal ISIS bermarkas tersebut.
Tjahjo juga berpesan kepada pemda untuk mengoordinasikan permintaan pengawasan tersebut dalam forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompimda) tingkat kabupaten dan kota.
"Sebagaimana kasus Gafatar dulu, saat akan dipulangkan ke daerah dan dikumpulkan di Cibubur, Kemendagri mengundang kepala daerah menjemput warganya. Dengan demikian mereka tahu warganya tinggal di mana setelah dikembalikan ke daerah asal, yang dapat mempermudah memantau warganya tersebut," jelasnya.
Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan hingga kini pihaknya mencatat sudah ada ratusan WNI yang kembali dari Suriah, yang telah menyebar di seluruh Indonesia. Terkait dengan itu, ia mengimbau pendatang tersebut perlu mengikuti program deradikalisasi terlebih dahulu, sebelum dikembalikan ke tempat tinggal masing-masing.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DHI)
