Jakarta: Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila (PIP) ke dalam undang-undang (UU) dinilai urgen. Pembentukan jati diri dan karakter bangsa harus mendapatkan penekanan serius.
Penanaman nilai-nilai Pancasila diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan ideologis. Hal ini meliputi paham komunisme, liberalisme, dan khilafah yang mengancam eksistensi Pancasila.
Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), Jamal Wiwoho, mengatakan peraturan perundang-undangan PIP dibutuhkan demi proses pembumian Pancasila berkesinambungan. Penanaman sikap patriotisme terhadap Tanah Air, terciptanya sikap menghormati, toleransi, serta kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus terus disorot.
"RUU PIP diharapkan bukan mengatur penafsiran nilai dasar filsafat Pancasila dalam norma UU karena Pancasila adalah sumber segala sumber hukum yang tidak bisa diletakkan ke dalam UU," kata Jamal, Sabtu, 11 Juli 2020.
Baca: Jokowi Ingin Memperkuat Badan Hukum Lembaga Pembina Pancasila
Menurut dia, RUU PIP ditujukan untuk terwujudnya sistem pendidikan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan riset dan inovasi nasional. Hal ini ini dibutuhkan agar ada landasan penyusunan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang.
Sistem politik, demokrasi, hukum nasional, dan politik luar negeri yang bebas aktif juga bisa terwujud. Selain itu, RUU PIP harus ditujukan bagi merealisasikan tujuan negara mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Jakarta: Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila (PIP) ke dalam undang-undang (UU) dinilai urgen. Pembentukan jati diri dan karakter bangsa harus mendapatkan penekanan serius.
Penanaman nilai-nilai Pancasila diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan ideologis. Hal ini meliputi paham komunisme, liberalisme, dan khilafah yang mengancam eksistensi Pancasila.
Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), Jamal Wiwoho, mengatakan peraturan perundang-undangan PIP dibutuhkan demi proses pembumian Pancasila berkesinambungan. Penanaman sikap patriotisme terhadap Tanah Air, terciptanya sikap menghormati, toleransi, serta kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus terus disorot.
"RUU PIP diharapkan bukan mengatur penafsiran nilai dasar filsafat Pancasila dalam norma UU karena Pancasila adalah sumber segala sumber hukum yang tidak bisa diletakkan ke dalam UU," kata Jamal, Sabtu, 11 Juli 2020.
Baca:
Jokowi Ingin Memperkuat Badan Hukum Lembaga Pembina Pancasila
Menurut dia, RUU PIP ditujukan untuk terwujudnya sistem pendidikan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan riset dan inovasi nasional. Hal ini ini dibutuhkan agar ada landasan penyusunan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang.
Sistem politik, demokrasi, hukum nasional, dan politik luar negeri yang bebas aktif juga bisa terwujud. Selain itu, RUU PIP harus ditujukan bagi merealisasikan tujuan negara mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
