medcom.id, Jakarta: Sekretaris Fraksi PKB DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menampik fraksinya terlibat dengan dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif. Ia menegaskan, anggota Fraksi PKB selalu membuat laporan lengkap hasil kunker.
"Adalah pasti. Setiap mau reses, kita kumpulkan. Mereka bikin laporan ke fraksi," kata Cucun saat dihubungi, Senin (16/5/2016).
Laporan reses atau kunker dibuat masing-masing anggota. Sebab, jelas Cucun, Kesekjenan DPR tidak menyiapkan format khusus terkait pelaporan hasil reses.
"Kita semua ikut kunjungan kerja. PKB kan konstituennya pihak madrasah (para santri, kebanyakan)," ucap Cucun.
Sebagai bukti, anggota Fraksi PKB menyiapkan dokumentasi lengkap dalam setiap kunjungan kerja. Sehingga, dipastikan tidak ada kunjungan kerja yang disebut fiktif.
Terkait adanya tudingan bahwa kunker hanya diwakili staf, Cucun membantahnya. "Kalau (anggota) PKB, mereka selalu senang ketemu konstituen," tandasnya.
(Baca: Sekjen tak Berani Tolak Kunker Fiktif DPR)
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya dugaan kunker fiktif yang dilakukan sejumlah anggota fraksi di DPR. Kunker fiktif itu diperkirakan merugikan negara hingga Rp945,4 miliar.
Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR Suratna membantah pihaknya menyurati fraksi terkait hasil audit BPK yang menduga adanya kunker fiktif anggota dewan. "Perlu ditegaskan di sini, sesuai Pasal 211 ayat (6) Peraturan DPR tentang Tata Tertib menyatakan laporan kunjungan kerja anggota disampaikan anggota kepada fraksinya masing-masing. Sebelum adanya pemeriksaan BPK telah banyak anggota yang menyampaikan laporan kunjungan kerja ke fraksinya," ujar Suratna, Jumat (13/5/2016).
Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta -- MI/Susanto
Pemeriksaaan di Setjen DPR Tahun Anggaran 2015 memang telah dilakukan. Namun, laporan belum lengkap karena masih banyak anggota yang belum menyerahkan.
"Termasuk di dalamnya kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan secara perorangan oleh anggota DPR dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat," ujar Suratna.
Menurut Suratna, yang disebut kerugian negara dalam pemberitaan media, sejatinya bukan yang sebenarnya. Kerugian negara yang dimaksud lebih kepada dugaan potensi yang belum dapat diyakini kebenarannya, karena belum semua anggota DPR menyampaikan laporan kegiatan sebagai bukti riil sebagaimana dinyatakan BPK.
(Baca: Kasus Kunker Fiktif Makin Memperburuk Citra DPR)
Saat ini, kata Suratna, Setjen DPR terus menghimpun laporan kunker anggota DPR dan menyerahkan laporan tersebut kepada BPK. "Jumlah laporan kunker tersebut yang disampaikan kepada BPK dari hari ke hari terus bertambah," ucap Suratna.
medcom.id, Jakarta: Sekretaris Fraksi PKB DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menampik fraksinya terlibat dengan dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif. Ia menegaskan, anggota Fraksi PKB selalu membuat laporan lengkap hasil kunker.
"Adalah pasti. Setiap mau reses, kita kumpulkan. Mereka bikin laporan ke fraksi," kata Cucun saat dihubungi, Senin (16/5/2016).
Laporan reses atau kunker dibuat masing-masing anggota. Sebab, jelas Cucun, Kesekjenan DPR tidak menyiapkan format khusus terkait pelaporan hasil reses.
"Kita semua ikut kunjungan kerja. PKB kan konstituennya pihak madrasah (para santri, kebanyakan)," ucap Cucun.
Sebagai bukti, anggota Fraksi PKB menyiapkan dokumentasi lengkap dalam setiap kunjungan kerja. Sehingga, dipastikan tidak ada kunjungan kerja yang disebut fiktif.
Terkait adanya tudingan bahwa kunker hanya diwakili staf, Cucun membantahnya. "Kalau (anggota) PKB, mereka selalu senang ketemu konstituen," tandasnya.
(Baca: Sekjen tak Berani Tolak Kunker Fiktif DPR)
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya dugaan kunker fiktif yang dilakukan sejumlah anggota fraksi di DPR. Kunker fiktif itu diperkirakan merugikan negara hingga Rp945,4 miliar.
Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR Suratna membantah pihaknya menyurati fraksi terkait hasil audit BPK yang menduga adanya kunker fiktif anggota dewan. "Perlu ditegaskan di sini, sesuai Pasal 211 ayat (6) Peraturan DPR tentang Tata Tertib menyatakan laporan kunjungan kerja anggota disampaikan anggota kepada fraksinya masing-masing. Sebelum adanya pemeriksaan BPK telah banyak anggota yang menyampaikan laporan kunjungan kerja ke fraksinya," ujar Suratna, Jumat (13/5/2016).
.jpg)
Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta -- MI/Susanto
Pemeriksaaan di Setjen DPR Tahun Anggaran 2015 memang telah dilakukan. Namun, laporan belum lengkap karena masih banyak anggota yang belum menyerahkan.
"Termasuk di dalamnya kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan secara perorangan oleh anggota DPR dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat," ujar Suratna.
Menurut Suratna, yang disebut kerugian negara dalam pemberitaan media, sejatinya bukan yang sebenarnya. Kerugian negara yang dimaksud lebih kepada dugaan potensi yang belum dapat diyakini kebenarannya, karena belum semua anggota DPR menyampaikan laporan kegiatan sebagai bukti riil sebagaimana dinyatakan BPK.
(Baca: Kasus Kunker Fiktif Makin Memperburuk Citra DPR)
Saat ini, kata Suratna, Setjen DPR terus menghimpun laporan kunker anggota DPR dan menyerahkan laporan tersebut kepada BPK. "Jumlah laporan kunker tersebut yang disampaikan kepada BPK dari hari ke hari terus bertambah," ucap Suratna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
