Mardiono: Kebijakan Subsidi Logistik Pangan Harus Dijalankan dengan Benar

Jakarta: Utusan Khusus Presiden Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhammad Mardiono mengungkapkan seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati harga pangan yang murah jika kebijakan subsidi biaya logistik berjalan dengan benar. Menurutnya, saat ini, subsidi logistik pangan masih tersentralisasi. Persoalan itulah yang harus dibenahi ke depan. "Kita dapat memangkas biaya logistik bila persoalan pangan didistribusikan ke setiap daerah sesuai dengan keunggulan pangan di daerah masing-masing. Koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan pengendalian harus dilakukan untuk wujudkan akses pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman," ujar Mardiono melalui keterangan tertulis, Sabtu, 24 Desember 2022. Indonesia sedianya memiliki ketangguhan yang sudah diakui oleh Food and Agriculture Organization (FAO). Berbagai gangguan seperti pandemi covid-19, banjir, gempa, longsor di berbagai daerah pun tidak menyurutkan kemampuan Indonesia dalam menghasilkan pangan. "Selain karena kaya sumber daya, bangsa Indonesia memiliki local wisdom berupa gotong royong untuk mengatasi krisis. Demikian pula hubungan antar keluarga di Indonesia erat sehingga krisis pangan tidak menghancurkan suatu daerah,” sambungnya. Adapun, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo mengatakan Indonesia memerlukan kebijakan pangan yang jitu. Itu bisa dilakukan dengan memaksimalkan daerah yang merupakan sentra komoditas kemudian menyalurkan hasil panennya ke wilayah lain yang tergolong rawan. "Tidak semua daerah rawan pangan, sehingga intervensi untuk memulihkannya harus pada daerah yang tepat,” kata Nyoto.   Di Indonesia, hanya 74 kabupaten/kota atau setara 14 persen daerah yang rawan pangan. Sementara 440 kabupaten/kota atau 86 persen relatif memiliki ketahanan yang baik. "Daerah-daerah rawan ini yang harus difokuskan. Beberapa daerah harus dipulihkan setiap tahun,” sambungnya. Misalnya, bila setiap tahun ditargetkan pemulihan tujuh kabupaten, dibutuhkan waktu minimal 10 tahun untuk memulihkan semuanya. "Negara harus memulihkan daerah pangan karena itu adalah kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif, produktif serta hidup berkelanjutan," ungkapnya.