Eskalasi ZEE Indonesia Dinilai Perlu Perhatian Serius Pemerintah

Jakarta: Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai eskalasi Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) semakin memerlukan perhatian serius pemerintah. Persoalan kedaulatan wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna kerap menjadi incaran kapal-kapal ikan asing seperti dari Tiongkok dan Vietnam. "Eskalasi di wilayah perairan Natuna akan terjadi mengingat potensi perikanan tangkap cukup besar. Karena itu perlu pengawasan dari pemerintah Indonesia untuk memberi perlindungan kepada nelayan Indonesia," ujar Hakeng melalui keterangan tertulis, Jumat, 30 Desember 2022. Persoalan lainnya, kata dia, pemberian konsesi ZEE ke Vietnam yang tak kunjung menemui kesepakatan. Ini perlu mendapat pengawalan baik dari masyarakat maritim, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun TNI AL. Ia menyebut saat ini telah terjadi peralihan aktivitas dan perhatian dunia dari wilayah Mediterania dan Atlantik ke kawasan Indopasifik. Peralihan tersebut tentu saja mengakibatkan wilayah maritim Indonesia kembali menjadi perlintasan strategis. "Karena itu Indonesia harus sadar dengan posisinya secara geopolitik dan geostrategis. Disini sangat dibutuhkan kekuatan matra TNI AL dengan dukungan dari matra TNI lainnya," jelas dia.   Menurut dia, luasnya wilayah maritim Indonesia memang belum sepenuhnya dapat tertangani secara optimal, begitu juga dengan hasil perikanan tangkap yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Hal itu lantaran masih adanya keterbatasan sumber daya manusia Indonesia yang memberikan perhatian kepada dunia maritim.  Menurut dia, Indonesia bisa mewujudkan diri menjadi poros maritim dunia melalui ekonomi biru dari sumber daya protein ikan lautnya.  "Indonesia mempunyai sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Antara lain perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan, perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau, perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur. "Kesebelas WPPNRI tersebut memiliki sumber daya ikan tangkap yang jenisnya berbeda-beda," ungkapnya. Ia mengatakan sudah saatnya Indonesia fokus kembali ke maritim. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kata dia, tidak berlebihan bila memposisikan laut menjadi pusat pemecahan dari berbagai persoalan bangsa Indonesia. "Seperti pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran hingga pada persoalan kelaparan," kata dia. Ia menilai sektor kemaritiman dapat angin segar tahun ini. Hal tersebut lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI.  "Boleh jadi pilihan Presiden Jokowi juga memenuhi harapan dari para penggiat maritim. Saya menyatakan langkah Presiden Jokowi memilih Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI sudah tepat," kata Hakeng. Latar belakang Yudo ari TNI AL diharapkan mampu membawa TNI menjaga wilayah Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau. Yudo juga diharapkan mampu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia seperti yang dicita-citakan Kepala Negara.