Jakarta: Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu dinilai mendesak. Aturan tersebut seharusnya bisa segera disahkan sebelum 6 Desember 2022.
"Bukan seharusnya, tapi seyogianya (disahkan sebelum 6 Desember 2022)," kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 November 2022.
Dia menyampaikan pertimbangan Perppu Pemilu harus disahkan sebelum 6 Desember 2022. Sebab, tanggal tersebut sudah memasuki tahap pencalonan anggota DPD.
Di sisi lain, ketiga provinsi baru di Indonesia harus menjadi penyelenggara Pemilu 2024. Hal itu merupakan amanat Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
"Konsekuensinya kan diatur dalam UU pemilu. UU Pemilu hari ini belum ada dapil (daerah pemilihan) Papua. Belum ada lampirannya. Mau tidak mau untuk sementara tahapan pemilunya sudah berlangsung," ungkap dia.
Dia menyampaikan pemerintah telah menyusun draf Perppu Pemilu. Namun, ada sejumlah pertimbangan bakal beleid itu belum juga diserahkan ke DPR untuk dimintai pertimbangan.
Salah satunya belum disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Papua Barat Daya. Pemerintah tak ingin berulang kali mengeluarkan Perppu Pemilu. Dikhawatirkan, RUU Papua Barat Daya disahkan menjadi UU sebelum tahap pencalonan anggota DPD dimulai.
"Kan sebaiknya satu kali karena materi muatannya sama. Jadi kita sarankan memang begitu. Seyogianya memang begitu," ujar dia.
Jakarta: Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perppu) Pemilu dinilai mendesak. Aturan tersebut seharusnya bisa segera disahkan sebelum 6 Desember 2022.
"Bukan seharusnya, tapi seyogianya (disahkan sebelum 6 Desember 2022)," kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri) Bahtiar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 November 2022.
Dia menyampaikan pertimbangan Perppu Pemilu harus disahkan sebelum 6 Desember 2022. Sebab, tanggal tersebut sudah memasuki tahap pencalonan anggota DPD.
Di sisi lain, ketiga provinsi baru di Indonesia harus menjadi penyelenggara
Pemilu 2024. Hal itu merupakan amanat Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
"Konsekuensinya kan diatur dalam UU pemilu. UU Pemilu hari ini belum ada dapil (daerah pemilihan) Papua. Belum ada lampirannya. Mau tidak mau untuk sementara tahapan pemilunya sudah berlangsung," ungkap dia.
Dia menyampaikan pemerintah telah menyusun draf Perppu Pemilu. Namun, ada sejumlah pertimbangan bakal beleid itu belum juga diserahkan ke
DPR untuk dimintai pertimbangan.
Salah satunya belum disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Papua Barat Daya. Pemerintah tak ingin berulang kali mengeluarkan Perppu Pemilu. Dikhawatirkan, RUU Papua Barat Daya disahkan menjadi UU sebelum tahap pencalonan anggota DPD dimulai.
"Kan sebaiknya satu kali karena materi muatannya sama. Jadi kita sarankan memang begitu. Seyogianya memang begitu," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
