medcom.id, Jakarta: Ketua DPD Oesman Sapta Odang (Oso) mendukung upaya pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Namun, ia mengingatkan, saat ini Indonesia dalam kondisi sulit, karena terdampak perekonomian dunia.
Hal itu Oso sampaikan dalam Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (FORKORNAS-PPDOB) seluruh Indonesia dengan tema Pemekaran Daerah, Memperkuat Indonesia.
Oso mengatakan, hari ini harus menjadi momentum kebangkitan forum konsolidasi nasional untuk mewujudkan DOB. Ia berharap para penggagas DOB tidak hanya berani berucap, tetapi juga berupaya melalui perbuatan dan menegakkan konstitusi.
"Keinginan saudara sudah saya sampaikan pada pidato sidang bersama di depan Presiden RI. Saya menyatakan bahwa tuntutan daerah mekar adalah untuk mendapatkan kesejahteraan," kata Oso di gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 21 Agustus 2017.
Senator asal Kalimantan Barat itu juga meminta kepada masyarakat daerah untuk berjuang dengan cara-cara konstitusional, tidak perlu turun ke jalan. Ia juga meminta semua pihak tetap optimistis dan memiliki harapan pada bangsa Indonesia.
"Mari berdialog dan berkontribusi untuk menunjukkan bahwa orang-orang daerah cerdas dan bermartabat," ujar Oso.
Wakil Ketua Komite I DPD Benny Rhamdani mengatakan Komite I DPD meminta 173 daerah segera ditetapkan menjadi daerah baru. Desakan itu sudah disampaikan kepada Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Jusuf Kalla.
"Kami secara tegas meminta pemerintah menyetujui pemekaran daerah, akan tetapi sikap pemerintah tetap melakukan moratorium terhadap pemekaran daerah," papar Benny.
Alasan pemerintah memoratorium pemekaran daerah antara lain minimnya anggaran dan banyaknya daerah yang dinilai belum siap otonomi.
Pengurus FORKORNAS-PPDOB Sehan Landjar, mengapresiasi dukungan DPD terhadap upaya daerah yang ingin otonomi. Menurut dia, perhatian pemerintah kepada daerah akan menentukan peta politik pada Pemilu 2019.
"Perhatian pemerintah kepada daerah akan menjadi investasi politik pada 2019, jika tidak, kami akan tidak mendukung pada 2019," ujar Sehan.
medcom.id, Jakarta: Ketua DPD Oesman Sapta Odang (Oso) mendukung upaya pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Namun, ia mengingatkan, saat ini Indonesia dalam kondisi sulit, karena terdampak perekonomian dunia.
Hal itu Oso sampaikan dalam Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (FORKORNAS-PPDOB) seluruh Indonesia dengan tema Pemekaran Daerah, Memperkuat Indonesia.
Oso mengatakan, hari ini harus menjadi momentum kebangkitan forum konsolidasi nasional untuk mewujudkan DOB. Ia berharap para penggagas DOB tidak hanya berani berucap, tetapi juga berupaya melalui perbuatan dan menegakkan konstitusi.
"Keinginan saudara sudah saya sampaikan pada pidato sidang bersama di depan Presiden RI. Saya menyatakan bahwa tuntutan daerah mekar adalah untuk mendapatkan kesejahteraan," kata Oso di gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 21 Agustus 2017.
Senator asal Kalimantan Barat itu juga meminta kepada masyarakat daerah untuk berjuang dengan cara-cara konstitusional, tidak perlu turun ke jalan. Ia juga meminta semua pihak tetap optimistis dan memiliki harapan pada bangsa Indonesia.
"Mari berdialog dan berkontribusi untuk menunjukkan bahwa orang-orang daerah cerdas dan bermartabat," ujar Oso.
Wakil Ketua Komite I DPD Benny Rhamdani mengatakan Komite I DPD meminta 173 daerah segera ditetapkan menjadi daerah baru. Desakan itu sudah disampaikan kepada Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Jusuf Kalla.
"Kami secara tegas meminta pemerintah menyetujui pemekaran daerah, akan tetapi sikap pemerintah tetap melakukan moratorium terhadap pemekaran daerah," papar Benny.
Alasan pemerintah memoratorium pemekaran daerah antara lain minimnya anggaran dan banyaknya daerah yang dinilai belum siap otonomi.
Pengurus FORKORNAS-PPDOB Sehan Landjar, mengapresiasi dukungan DPD terhadap upaya daerah yang ingin otonomi. Menurut dia, perhatian pemerintah kepada daerah akan menentukan peta politik pada Pemilu 2019.
"Perhatian pemerintah kepada daerah akan menjadi investasi politik pada 2019, jika tidak, kami akan tidak mendukung pada 2019," ujar Sehan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
