Jakarta: Sekretaris Dewan Pakar Sekretaris Nasional (Seknas) Jokowi, Todotua Pasaribu, menyarankan pemerintah agar pengadaan kedelai tidak dilepas ke perdagangan bebas. Hal ini sebagai salah satu upaya antisipasi melonjaknya harga kedelai di Tanah Air.
"Selain itu, perlu ada proteksi dari pemerintah agar harga kedelai bisa stabil, mengingat tempe adalah makanan sejuta umat," kata dia dilansir Antara, Kamis, 24 Februari 2022.
Menurut dia, pemerintah perlu mengambil kebijakan lintas kementerian terkait budi daya kedelai lokal dan impor kedelai. Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan diminta berkoordinasi lebih solid.
Todotua berpandangan ke depan perlu ada terobosan kebijakan dan teknologi di sektor pertanian. Indonesia harus bisa menghasilkan varietas kedelai lokal dengan produktivitas tinggi.
Baca: Pemkab Lebak Minta Perajin Tahu dan Tempe Kembali Produksi
Apalagi, kebutuhan kedelai sangat tinggi untuk memproduksi tempe dan tahu. Menurut Todotua, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, khususnya Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas harga selain merumuskan strategi dan kebijakan terkait pengadaan kedelai.
Merujuk data Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo), sejak 11 Februari ditetapkan harga kedelai Rp11.500 hingga Rp12 ribu per kilogram, dari sebelumnya kisaran Rp8 ribu per kg. Sementara ketika sejumlah relawan Seknas Jokowi melakukan survei langsung ke pasar tradisional di seputaran Jakarta, jelas Todotua, harga kedelai mencapai Rp15 ribu hingga Rp18 ribu per kg.
"Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga Seknas Jokowi menyampaikan sejumlah saran bagi pemangku kepentingan terkait potensi naiknya harga tempe," jelas dia.
Jakarta: Sekretaris Dewan Pakar Sekretaris Nasional (Seknas) Jokowi, Todotua Pasaribu, menyarankan pemerintah agar
pengadaan kedelai tidak dilepas ke perdagangan bebas. Hal ini sebagai salah satu upaya antisipasi melonjaknya harga kedelai di Tanah Air.
"Selain itu, perlu ada proteksi dari pemerintah agar
harga kedelai bisa stabil, mengingat tempe adalah makanan sejuta umat," kata dia dilansir
Antara, Kamis, 24 Februari 2022.
Menurut dia, pemerintah perlu mengambil kebijakan lintas kementerian terkait budi daya kedelai lokal dan impor kedelai. Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan diminta berkoordinasi lebih solid.
Todotua berpandangan ke depan perlu ada terobosan kebijakan dan teknologi di sektor pertanian. Indonesia harus bisa menghasilkan varietas kedelai lokal dengan produktivitas tinggi.
Baca:
Pemkab Lebak Minta Perajin Tahu dan Tempe Kembali Produksi
Apalagi, kebutuhan kedelai sangat tinggi untuk memproduksi tempe dan tahu. Menurut Todotua, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, khususnya Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas harga selain merumuskan strategi dan kebijakan terkait pengadaan kedelai.
Merujuk data Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo), sejak 11 Februari ditetapkan harga kedelai Rp11.500 hingga Rp12 ribu per kilogram, dari sebelumnya kisaran Rp8 ribu per kg. Sementara ketika sejumlah relawan Seknas Jokowi melakukan survei langsung ke pasar tradisional di seputaran Jakarta, jelas Todotua, harga kedelai mencapai Rp15 ribu hingga Rp18 ribu per kg.
"Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga Seknas Jokowi menyampaikan sejumlah saran bagi pemangku kepentingan terkait potensi naiknya harga tempe," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEV)
