Penundaan Pemilu Tak Bisa Hanya Berdasarkan Big Data

Jakarta: Usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tak bisa hanya berdasarkan big data. Ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam menyelenggarakan pemilu. "Benar (penundaan pemilu tak bisa berdasarkan big data). Banyak aspek yang kemudian menjadi pertimbangan kita," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem Willy Aditya saat dihubungi, Rabu, 16 Maret 2022. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu menyampaikan penundaan pemilu berdampak besar terhadap kenegaraan, di antaranya perpanjangan masa jabatan presiden. Padahal, konstitusi sudah membatasi masa jabatan presiden karena Indonesia menganut sistem demokrasi. "Demokrasi adalah pertimbangan yang kita pilih, konstitusi juga yang kemudian mengikat kita semua," ungkap dia. Willy mengatakan butuh konsensus untuk menyikapi keputusan penundaan pemilu. Pengambil kebijakan tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan satu aspek, terutama dari big data yang bersumber dari interaksi masyarakat di dunia maya. "Kebenaran itu kan tidak hanya membebek kepada suatu pembicaraan yang banyak dan itu menjadi sebuah kebenaran," sebut dia. Baca: Banyak Ditolak, PKB Ngotot Ingin Pemilu 2024 Ditunda Menurut dia, perlu ada dialog mendalam membahas wacana tersebut. Sebab, keputusan yang diambil bakal menentukan arah bangsa ke depan. "Ini bukan lagi masalah kalah menang, bukan masalah banyak-banyakan lagi, tapi negara ini mau diarahkan ke mana, karena semua dibutuhkan dialog dan konsensus bersama," ujar dia. Dia menyampaikan NasDem tak akan menggunakan big data sebagai aspek utama dalam mengambil keputusan. Big data hanya difungsikan sebagai referensi semata. "Kenapa politik itu dianggap memiliki seninya, memiliki kebijaksanaan, di sana lah kebijaksanaan berlaku, tidak hanya membebek pada data semata-mata," ujar Willy.