Pandemi Tak Mengganggu Pemilu di Negara Lain

Jakarta: Penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 dinilai tidak pas jika alasannya pandemi covid-19. Beberapa negara di dunia berhasil melaksanakan pemilu di tengah pandemi. "Pemilu ini sudah terjadi di mana-mana, nah, yang baru-baru ini di Korea itu kan Pilpres tanggal 9 Maret 2022," kata Guru Besar Hukum Tata Negara UI, Jimly Assiddiqie, dalam diskusi Crosscheck by Medcom.id dengan tema 'Siapa Malu Siapa Mau Tunda Pemilu?', Minggu, 13 Maret 2022. Jimly mengatakan India juga berhasil menjalankan pemilihan di tengah pandemi. Indonesia bakal kalah dengan negara lain jika memilih menunda pemilu dengan alasan tersebut. "Di India mulai bulan Februari kemudian Maret itu sebagai demokrasi terbesar lancar saja itu pemilihan lokalnya di beberapa negara bagian, itu berjalan dan sekarang ini masih ada hitungan suara di beberapa negara bagian di India," tutur Jimly. Baca: Wacana Penundaan Pemilu 2024 Diyakini Lahir dari Pebisnis Indonesia diminta belajar dari India jika ingin mencari referensi penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi. India bisa menjadi contoh yang baik menjalankan pemilihan padahal pandemi di sana pernah menjadi sangat ganas. "Sama-sama pandemi, dia (India) lebih banyak yang mati (karena covid-19) dari kita," ujar Jimly. Lebih lanjut, Jimly yakin pemilu 2024 tidak akan ditunda hanya karena pandemi. Upaya penundaan ini bakal jadi wacana belaka. "Saya rasa tujuannya bukan untuk menunda serius gitu loh, dan memperpanjang masa jabatan, tetapi, menghidupkan wacana umum saja," ucap Jimly. Usulan penundaan Pemilu 2024 disampaikan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar. Dia mengusulkan pesta demokrasi 2024 ditunda selama setahun atau dua tahun.   Usulan itu berlandaskan pertimbangan perbaikan ekonomi Indonesia yang dilanda pandemi covid-19. Momentum perbaikan tersebut ada pada 2022-2023.   Dia khawatir Indonesia melewatkan momentum kebangkitan ekonomi nasional karena pemilu. Alasannya, setiap penyelenggaraan pemilu berdampak kurang baik terhadap ekonomi Indonesia.   Biasanya, para investor cenderung menahan modal selama pemilu berlangsung. Selain itu, dikhawatirkan terjadi ketidakpastian saat masa transisi peralihan pemerintahan hingga potensi konflik yang dapat berakibat buruk terhadap perekonomian.   "Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2022.