Kabinet Indonesia Maju. Foto: MI/Ramdani
Kabinet Indonesia Maju. Foto: MI/Ramdani

Jabatan Wamen Dinilai Politis

Putra Ananda • 09 Januari 2022 06:00
Jakarta: Obral jabatan wakil menteri (wamen) yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan publik. Teranyar, Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) 114 tahun 2021 yang berlaku bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
 
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Raharsiansyah mengatakan pemberian jabatan wamen di sektor kementerian terkesan hanya untuk kepentingan politis. Bukan untuk efektititas kinerja kementerian.
 
"Saya lihat ini arahnya arah politis. Karena kemudian presiden ini sepertinya ingin menampung entah itu pendukungnya, baik itu partai koalisi, keliatannya ke sana seperti bagi-bagi kue," ungkap Trubus dilansir dari Media Indonesia, Jakarta, Sabtu, 8 Januari 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Trubus menilai jabatan wamen belum krusial. Mengacu pada Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian, posisi wamen dibutuhkan dalam konteks beban kerja yang tinggi. Saat ini, dari 24 sudah 16 kementerian yang memiliki wamen.
 
Baca: Mensesneg Sebut Belum Ada Pengangkatan Wamen Baru
 
"Kalau sekarang masa pandemi ya yang paling tinggi kan Kementerian Kesehatan. Saat ini kan dari 24 jabatan wakil menteri itu kan baru diisi 16, 8 kan kosong. Namun meski kosong ada indikasi bahwa pemerintah berniat mendudukkan di situ," jelas Trubus.
 
Obral jabatan wamen dinilai bertolak belakang dengan komitmen Jokowi menciptakan birokrasi yang ramping terkait reformasi birokrasi. Kerja kementerian sudah dibantu jajaran yang ada di bawahnya, mulai dari dirjen-dirjen hingga sekretaris menteri (sesmen).
 
"Presiden ini arahnya mau kemana. harusnya tidak menambah wakil menteri. menteri yang ada itu dioptimalkan. Ada dirjen, sesmen. Keberadaan wakil menteri juga tidak berdampak terhadap optimalisasi kinerja," ungkapnya.
 
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif