Pangkalpinang: Presiden Joko Widodo membagikan 2.500 sertifikat lahan di Provinsi Bangka Belitung. Presiden menekankan pentingnya keberadaan sertifikat lahan untuk warga.
"Setiap saya masuk ke desa, masuk ke kampung, saya kan hampir tiap minggu, yang masuk ke telinga saya Pak sengketa lahan, konflik tahan, konflik lahan," kata Jokowi di GOR Sahabudin, Pangkalpinang, Kamis, 14 Maret 2019.
Presiden menyebut sengketa lahan bisa terjadi antara sesama masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Hal ini terjadi karena masyarakat tak memiliki sertifikat.
Padahal, sertifikat lahan merupakan bukti hukum atas kepemilikan lahan. Konflik ini, kata Jokowi, dapat diminimalisir jika masyarakat memiliki sertifikat.
"Kalau ada orang ngaku-ngaku, tunjukkan saja ini," pungkas Jokowi.
Hal itu membuat Presiden memerintahkan Badan Pertahanan Nasional mengebut pembuatan sertifikat. Dulu, BPN hanya bisa membuat 500 ribu sertifikat per tahun.
Pada 2016, Jokowi meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengebut pembuatan sertifikat. Ia menargetkan sebanyak 5 juta sertifikat pada 2017.
"Allhamdulillah bisa tercapai 5,4 juta, dibagikan semuanya di seluruh provinsi yang ada," kata Jokowi.
Baca: Birokrat Daerah Diminta Tak Mempersulit Pembuatan Sertifikat
Pada 2018, Jokowi menargetkan 7 juta sertifikat. BPN pun mengebut penerbitan dan melebihi target sebanyak 9,4 juta sertifikat.
"Tahun ini target saya 9 juta harus keluar. Yang paling penting kalau enggak mencapai target menterinya sudah saya ancam, awas awas awas. Awas kalau gak cepat melayani masyarakat," kata Jokowi.
Sebanyak 2.500 sertifikat itu dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kota Pangkalpinang. Sebanyak 1000 sertifikat dibagikan ke masyarakat Pangkalpinang, sebanyak 1000 sertfikat dibagikan ke masyarakat Bangka, dan sebanyak 500 dibagikan ke masyarakat Bangka Tengah.
Pangkalpinang: Presiden Joko Widodo membagikan 2.500 sertifikat lahan di Provinsi Bangka Belitung. Presiden menekankan pentingnya keberadaan sertifikat lahan untuk warga.
"Setiap saya masuk ke desa, masuk ke kampung, saya kan hampir tiap minggu, yang masuk ke telinga saya Pak sengketa lahan, konflik tahan, konflik lahan," kata Jokowi di GOR Sahabudin, Pangkalpinang, Kamis, 14 Maret 2019.
Presiden menyebut sengketa lahan bisa terjadi antara sesama masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Hal ini terjadi karena masyarakat tak memiliki sertifikat.
Padahal, sertifikat lahan merupakan bukti hukum atas kepemilikan lahan. Konflik ini, kata Jokowi, dapat diminimalisir jika masyarakat memiliki sertifikat.
"Kalau ada orang ngaku-ngaku, tunjukkan saja ini," pungkas Jokowi.
Hal itu membuat Presiden memerintahkan Badan Pertahanan Nasional mengebut pembuatan sertifikat. Dulu, BPN hanya bisa membuat 500 ribu sertifikat per tahun.
Pada 2016, Jokowi meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengebut pembuatan sertifikat. Ia menargetkan sebanyak 5 juta sertifikat pada 2017.
"Allhamdulillah bisa tercapai 5,4 juta, dibagikan semuanya di seluruh provinsi yang ada," kata Jokowi.
Baca: Birokrat Daerah Diminta Tak Mempersulit Pembuatan Sertifikat
Pada 2018, Jokowi menargetkan 7 juta sertifikat. BPN pun mengebut penerbitan dan melebihi target sebanyak 9,4 juta sertifikat.
"Tahun ini target saya 9 juta harus keluar. Yang paling penting kalau enggak mencapai target menterinya sudah saya ancam, awas awas awas. Awas kalau gak cepat melayani masyarakat," kata Jokowi.
Sebanyak 2.500 sertifikat itu dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kota Pangkalpinang. Sebanyak 1000 sertifikat dibagikan ke masyarakat Pangkalpinang, sebanyak 1000 sertfikat dibagikan ke masyarakat Bangka, dan sebanyak 500 dibagikan ke masyarakat Bangka Tengah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
