medcom.id, Jakarta: Terkait dengan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada, rencananya akan dilaksanakan pada awal Januari 2015 mendatang. DPR saat ini masih menyiapkan alat kelengkapan lembaga.
Ditemui di Jakarta, Jumat (10/10/2014), anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima menyatakan sah-sah saja jika pembahasan perppu dilaksanakan tahun depan. Perppu Pilkada adalah bagian dari transaksi politik Susilo Bambang Yudhoyono.
Jika melihat dinamika politik saat ini, terutama dalam hal ini inkonsistensi Partai Demokrat dalam mendukung pilkada langsung, membuat Koalisi Merah Putih akan mengambil sikap untuk menolak perppu tersebut. Terlebih lagi, adanya kepentingan politik di dalamnya.
Meskipun Aria menilai KMP akan menolak perppu tersebut, hingga kini Koalisi Indonesia Hebat masih terus melakukan lobi politik kepada KMP, agar terciptanya pilkada secara langsung. Karena jika dilihat secara komposisi suara KIH di DPR lebih kecil dari KMP.
Sehingga bila mekanisme voting dilakukan, KIH tidak akan pernah memenangkan proses politik apapun yang dilakukan di DPR, yakni legislasi, penganggaran keuangan negara, dan pengawasan pemerintah.
medcom.id, Jakarta: Terkait dengan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada, rencananya akan dilaksanakan pada awal Januari 2015 mendatang. DPR saat ini masih menyiapkan alat kelengkapan lembaga.
Ditemui di Jakarta, Jumat (10/10/2014), anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima menyatakan sah-sah saja jika pembahasan perppu dilaksanakan tahun depan. Perppu Pilkada adalah bagian dari transaksi politik Susilo Bambang Yudhoyono.
Jika melihat dinamika politik saat ini, terutama dalam hal ini inkonsistensi Partai Demokrat dalam mendukung pilkada langsung, membuat Koalisi Merah Putih akan mengambil sikap untuk menolak perppu tersebut. Terlebih lagi, adanya kepentingan politik di dalamnya.
Meskipun Aria menilai KMP akan menolak perppu tersebut, hingga kini Koalisi Indonesia Hebat masih terus melakukan lobi politik kepada KMP, agar terciptanya pilkada secara langsung. Karena jika dilihat secara komposisi suara KIH di DPR lebih kecil dari KMP.
Sehingga bila mekanisme
voting dilakukan, KIH tidak akan pernah memenangkan proses politik apapun yang dilakukan di DPR, yakni legislasi, penganggaran keuangan negara, dan pengawasan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
