medcom.id, Jakarta: Fraksi-fraksi di Koalisi Merah Putih (KMP) mulai menggalang dukungan untuk mengajukan hak interpelasi terkait kebijakan kenaikan harga BBM. Tidak hanya itu, Fraksi Partai Golkar bahkan mengancam akan menggunakan hak angket.
Fraksi Partai Golkar sebagai salah satu fraksi di KMP mendukung rencana penggunaan hak interpelasi terkait kebijakan menaikkan BBM. Nah, jika hak interpelasi itu terealisasi dan ternyata pemerintah tidak bisa menjelaskan alasan dan faktor-faktor mengapa BBM harus naik, Golkar akan menggunakan hak angket atau hak untuk menyelidiki.
"Jika tidak gamblang dan tidak masuk akal maka tidak menutup kemungkinan akan menggunakan hak angket dan penyelidikan," tegas Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2014).
"Apakah benar pemerintah rugi dalam BBM? Dimana rugi pemerintah dan bagaimana alasan menaikkan BBM," lanjut dia.
Bendahara partai beringin itu juga menilai, kenaikan BBM merupakan beban bagi masyarakat kecil. Jika hak interpelasi terealisasi, dia berharap Presiden Jokowi atau menteri terkait hadir untuk menjelaskan kepada publik soal kenaikan harga BBM.
Jika mengabaikan DPR, maka, kata Bambang, itu justru akan merugikan Jokowi. Dia mengisyaratkan, jangan sampai pemerintah Jokowi hanya berumur sebentar.
"Kita tidak ingin presiden Jokowi seperti Gusdur (Presiden Abdurahman Wahid)," tutur dia.
medcom.id, Jakarta: Fraksi-fraksi di Koalisi Merah Putih (KMP) mulai menggalang dukungan untuk mengajukan hak interpelasi terkait kebijakan kenaikan harga BBM. Tidak hanya itu, Fraksi Partai Golkar bahkan mengancam akan menggunakan hak angket.
Fraksi Partai Golkar sebagai salah satu fraksi di KMP mendukung rencana penggunaan hak interpelasi terkait kebijakan menaikkan BBM. Nah, jika hak interpelasi itu terealisasi dan ternyata pemerintah tidak bisa menjelaskan alasan dan faktor-faktor mengapa BBM harus naik, Golkar akan menggunakan hak angket atau hak untuk menyelidiki.
"Jika tidak gamblang dan tidak masuk akal maka tidak menutup kemungkinan akan menggunakan hak angket dan penyelidikan," tegas Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2014).
"Apakah benar pemerintah rugi dalam BBM? Dimana rugi pemerintah dan bagaimana alasan menaikkan BBM," lanjut dia.
Bendahara partai beringin itu juga menilai, kenaikan BBM merupakan beban bagi masyarakat kecil. Jika hak interpelasi terealisasi, dia berharap Presiden Jokowi atau menteri terkait hadir untuk menjelaskan kepada publik soal kenaikan harga BBM.
Jika mengabaikan DPR, maka, kata Bambang, itu justru akan merugikan Jokowi. Dia mengisyaratkan, jangan sampai pemerintah Jokowi hanya berumur sebentar.
"Kita tidak ingin presiden Jokowi seperti Gusdur (Presiden Abdurahman Wahid)," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
