medcom.id, Jakarta: Presiden terpilih Joko Widodo kecewa DPR memutuskan pemilihan kepala daerah atau pilkada lewat DPRD. Menurut Gubernur DKI Jakarta yang disapa Jokowi itu, keputusan tersebut telah memperkosa kedaulatan rakyat.
"Jadi masyarakat bisa melihat secara langsung kalau keputusan tersebut telah mengambil hak politik rakyat," kata Jokowi di Hotel Shangri La, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2014).
DPR mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada dalam rapat paripurna dini hari tadi. Lewat voting, rapat memutuskan pilkada dikembalikan lewat DPRD. Bukan tetap dipilih langsung oleh rakyat seperti saat ini.
Jokowi meyakini pejabat daerah hasil pemilihan oleh DPRD akan lebih korup ketimbang dipilih langsung oleh rakyat. "Saya pastikan yang memilih (kepala daerah) melalui dewan lebih korup," tutur dia
Jokowi bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil merupakan kepala daerah yang menolak keras RUU tersebut. Kini ketiganya hanya bisa diam dan menonton kesudahan dari drama politik anggota dewan.
UU itu disahkan setelah melalui proses voting: 135 anggota dewan mendukung pilkada langsung, sedangkan 226 anggota fraksi lainnya yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih memilih pilkada tidak langsung.
medcom.id, Jakarta: Presiden terpilih Joko Widodo kecewa DPR memutuskan pemilihan kepala daerah atau pilkada lewat DPRD. Menurut Gubernur DKI Jakarta yang disapa Jokowi itu, keputusan tersebut telah memperkosa kedaulatan rakyat.
"Jadi masyarakat bisa melihat secara langsung kalau keputusan tersebut telah mengambil hak politik rakyat," kata Jokowi di Hotel Shangri La, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2014).
DPR mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada dalam rapat paripurna dini hari tadi. Lewat voting, rapat memutuskan pilkada dikembalikan lewat DPRD. Bukan tetap dipilih langsung oleh rakyat seperti saat ini.
Jokowi meyakini pejabat daerah hasil pemilihan oleh DPRD akan lebih korup ketimbang dipilih langsung oleh rakyat. "Saya pastikan yang memilih (kepala daerah) melalui dewan lebih korup," tutur dia
Jokowi bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil merupakan kepala daerah yang menolak keras RUU tersebut. Kini ketiganya hanya bisa diam dan menonton kesudahan dari drama politik anggota dewan.
UU itu disahkan setelah melalui proses voting: 135 anggota dewan mendukung pilkada langsung, sedangkan 226 anggota fraksi lainnya yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih memilih pilkada tidak langsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
