Pancasila di Ujung Lidah Puan Melukai Warga Sumbar

Jakarta: Pesta demokrasi seolah tak seru tanpa polemik. Tahapan demi tahapan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) pada dasarnya berjalan normal, sampai Puan Maharani keseleo lidah.   “Semoga Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila," kata Puan di Jakarta, Rabu, 2 September 2020.   Pernyataan Puan yang bernada harapan justru menuai polemik. Berbagai interpretasi muncul, mulai yang berbau politik hingga kesukuan.   Puan dianggap tak sensitif. Ketua DPR a.k.a pejabat negara bisa-bisanya membuat gaduh.   Puan yang juga menjabat ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan justru mengatakan itu ketika mengumumkan dukungan untuk calon kepala daerah Pilkada Sumbar, Mulyadi dan Ali Mukhni. Pernyataan Puan kontraproduktif mengingat tak satu partai politik pun mau kalah dalam pemilihan ‘bos besar’ tingkat daerah itu.   Apalagi, PDI Perjuangan kerap babak belur pada setiap pesta demokrasi di Sumbar. Kondisi ini tegas diakui ibunda Puan, Megawati Soekarnoputri.     Ketua Umum PDI Perjuangan itu bahkan heran rakyat Sumbar seakan tak memperhatikan sejarah Proklamator Sukarno sebagai presiden pertama Indonesia yang sangat dekat dengan tokoh kenamaan Ranah Minang.   Bung Hatta, ikon Sumbar Siapa tak kenal Mohammad Hatta (Bung Hatta). Pria kelahiran Bukittinggi, 12 Agustus 1902, itu menjadi wakil presiden Sukarno (Bung Karno), yang tak lain ayah kandung Megawati. Tak melulu soal profesi, keduanya pun diketahui punya kedekatan pribadi sebagai sahabat.   "Kalau kita ingat sejarah bangsa, banyak orang dari kalangan Sumbar yang menjadi nasionalis yang pada waktu itu bekerja sama dengan Bung Karno, seperti Bung Hatta. Bung Hatta kan sebenarnya datang dari Sumbar," kata Megawati saat memberi arahan di sela-sela pengumuman calon kepala daerah gelombang V menuju Pilkada Serentak 2020, melalui telekonferensi, di Jakarta, Rabu, 2 September 2020.   ‘Tak Semudah itu, Ferguso!’. Mungkin jokes kekinian itu cocok ditujukan pada Megawati maupun PDI Perjuangan. Logika awam saja, garis sejarah yang ‘dijual’ Presiden kelima Indonesia itu tak bisa merebut hati masyarakat Sumbar. Apalagi, ditambah ucapan Puan yang menyinggung pemilik suara di wilayah itu. Baca: Megawati Heran Rakyat Sumbar Belum Suka PDI Perjuangan     Boro-boro didukung, keseleo lidah Puan memperparah keadaan. “Ada hujatan (kepada Puan) di masyarakat (Sumbar),” kata anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2020.   Politikus Partai Amanan Nasional (PAN) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Barat II itu kecewa. Pejabat negara tak pantas bicara seperti itu.   “Beliau adalah pejabat negara, ketua DPR, dan petinggi partai. Saya prihatin dan kecewa atas statement yang dikeluarkan,” tegas Guspardi.   Pemadam kebakaran Di sisi lain, tim ‘pemadam kebakaran’ mulai bekerja. Ucapan Puan disebut hanya untuk internal partai.   Ada juga yang bilang Puan hanya ingin membumikan Pancasila. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto justru menyebut pernyataan Puan ditujukan untuk seluruh provinsi.   “Pembumian Pancasila yang dimaksudkan di Sumatra Barat lebih kepada aspek kebudayaan, nasionalisme, dan menyentuh seluruh hal dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Hasto saat dikonfirmasi, Kamis, 3 September 2020. Baca: Urang Awak Diminta Bijak Sikapi Pernyataan Puan   Politikus PDI Perjuangan lainnya, Arteria Dahlan, berharap pernyataan Puan tak digiring ke arah meragukan loyalitas orang Minangkabau terhadap Pancasila. Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang Indonesia itu yakin Puan tak bermaksud melukai perasaan masyarakat Sumbar.     Intinya, urang awak diminta bijak menyikapi polemik ini. "Saya mohon kita semua dapat lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi pernyataan Mbak Puan," kata Arteria melalui keterangan tertulis, Jumat, 4 September 2020.   Memudarkan citra Nasi sudah menjadi bubur. Puan sudah memantik api di wilayah yang tak pernah membuka kesempatan PDI Perjuangan jadi gagah.   Musim pilkada yang harusnya dijadikan ajang mendulang suara justru berpeluang membuat citra Partai Banteng Moncong Putih makin kelam. Selain dihujat, bicara soal mendukung Negara Pancasila itu bahkan diinterpretasikan sebagai tuduhan.   Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menegaskan Pancasila bersifat final. Puan tak perlu meragukan itu.    "Seolah-olah menuduh bahwa masyarakat Sumbar harus kembali ke Pancasila. Kan seolah-olah menuduh," ujar Ujang kepada Medcom.id, Jumat, 4 September 2020.   Namun, benar tidak benar tindakan Puan, tak bisa serta merta divonis. Mereka yang tersinggung mungkin tak lebih banyak ketimbang yang mendukung. Atau bisa sebaliknya.   Politik tetap cair. Sekarang A, besok bisa B. Tapi solidaritas masyarakat, apalagi bila bicara kedaerahan biasanya tak bisa ditawar.