Jakarta: Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan tidak ada rencana normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel. Normalisasi terwujud apabila Israel mengakui kemerdekaan Palestina.
"Jika belum, normalisasi tidak akan ada maknanya," kata Azis dalam keterangan tertulis, Selasa, 15 Desember 2020.
Politikus Golkar itu mengaku heran dengan klaim normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel. Salah satunya dikaitkan dengan masa akhir jabatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
"Tidak ada relevansi apa pun terkait deadline masa jabatan Presiden Amerika,” tegas dia.
Dia menegaskan Indonesia hanya ingin memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Israel diharapkan segera mengakui hak Palestina sebagai negara berdaulat.
(Baca: Kemenlu Bantah Keras Klaim Normalisasi Hubungan Indonesia-Israel)
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan kebijakan normalisasi sepenuhnya di tangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Namun, pemerintah belum pernah sedikit pun menyampaikan wacana tersebut kepada DPR maupun masyarakat.
“Saya belum dengar tentang wacana tersebut," ujar dia.
Kementerian Luar Negeri membantah klaim media Israel terkait rencana normalisasi hubungan Indonesia dan Israel. Juru bicara Kemenlu RI, Teuku Faizasyah, mengatakan pihaknya tidak pernah berhubungan dengan Israel.
"Kemenlu tidak pernah berhubungan dengan Israel," kata Faizasyah kepada Medcom.id, Senin, 14 Desember 2020.
Jakarta: Wakil Ketua
DPR Azis Syamsuddin menegaskan tidak ada rencana normalisasi hubungan Indonesia dengan
Israel. Normalisasi terwujud apabila Israel mengakui kemerdekaan Palestina.
"Jika belum, normalisasi tidak akan ada maknanya," kata Azis dalam keterangan tertulis, Selasa, 15 Desember 2020.
Politikus Golkar itu mengaku heran dengan klaim normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel. Salah satunya dikaitkan dengan masa akhir jabatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
"Tidak ada relevansi apa pun terkait deadline masa jabatan Presiden Amerika,” tegas dia.
Dia menegaskan Indonesia hanya ingin memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Israel diharapkan segera mengakui hak Palestina sebagai negara berdaulat.
(Baca:
Kemenlu Bantah Keras Klaim Normalisasi Hubungan Indonesia-Israel)
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan kebijakan normalisasi sepenuhnya di tangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Namun, pemerintah belum pernah sedikit pun menyampaikan wacana tersebut kepada DPR maupun masyarakat.
“Saya belum dengar tentang wacana tersebut," ujar dia.
Kementerian Luar Negeri membantah klaim media Israel terkait rencana normalisasi hubungan Indonesia dan Israel. Juru bicara Kemenlu RI, Teuku Faizasyah, mengatakan pihaknya tidak pernah berhubungan dengan Israel.
"Kemenlu tidak pernah berhubungan dengan Israel," kata Faizasyah kepada Medcom.id, Senin, 14 Desember 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
