Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mendukung percepatan migrasi penyiaran televisi (TV) analog ke digital. Sebab, banyak negara telah melakukan langkah itu.
"Mendorong percepatan migrasi penyiaran analog ke penyiaran digital, sebagaimana hingga saat ini negara di dunia sudah menerapkan hal tersebut," kata Mahfud dalam seminar Nasional Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI Tahun 2020, Senin, 2 November 2020.
Menurut Mahfud, dibutuhkan penguatan dari sisi regulasi untuk mendukung program transformasi itu. Salah satunya dengan revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran.
Revisi itu untuk penguatan terhadap lembaga penyiaran lebih optimal. Terutama dalam menjamin kualitas penyiaran dan pengelolaan pendapatan negara secara lebih maksimal.
"Karena revisi rancangan undang-undang penyiaran ini jadi dasar atau payung hukum dan rujukan yang sangat berarti," ucap Mahfud.
Baca: KPI Ingatkan Pentingnya Transformasi TV Digital pada 2022
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ikut mengawal revisi UU Penyiaran. Aturan itu diharapkan menguatkan KPI secara kelembagaan menyambut era digitalisasi penyiaran secara menyeluruh.
"Menguatkan KPI secara kelembagaan di daerah serta persiapan menuju era digitalisasi penyiaran yang tidak mungkin terhindarkan," ucap Mahfud.
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mendukung percepatan migrasi penyiaran televisi (TV) analog ke
digital. Sebab, banyak negara telah melakukan langkah itu.
"Mendorong percepatan migrasi penyiaran analog ke penyiaran digital, sebagaimana hingga saat ini negara di dunia sudah menerapkan hal tersebut," kata Mahfud dalam seminar Nasional Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI Tahun 2020, Senin, 2 November 2020.
Menurut Mahfud, dibutuhkan penguatan dari sisi regulasi untuk mendukung program transformasi itu. Salah satunya dengan revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran.
Revisi itu untuk penguatan terhadap
lembaga penyiaran lebih optimal. Terutama dalam menjamin kualitas penyiaran dan pengelolaan pendapatan negara secara lebih maksimal.
"Karena revisi rancangan undang-undang penyiaran ini jadi dasar atau payung hukum dan rujukan yang sangat berarti," ucap Mahfud.
Baca: KPI Ingatkan Pentingnya Transformasi TV Digital pada 2022
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ikut mengawal revisi UU Penyiaran. Aturan itu diharapkan menguatkan KPI secara kelembagaan menyambut era digitalisasi penyiaran secara menyeluruh.
"Menguatkan KPI secara kelembagaan di daerah serta persiapan menuju era digitalisasi penyiaran yang tidak mungkin terhindarkan," ucap Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
