Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie). Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie). Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Pemerintah Diminta Perbaiki Pola Komunikasi

Nasional Omnibus Law UU Cipta Kerja UU Ciptaker dan pemerintahan daerah
Kautsar Widya Prabowo • 12 Oktober 2020 03:07
Jakarta: Pemerintah diminta memperbaiki pola komunikasi dalam mengeluarkan kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Hal ini buntut unjuk rasa di sejumlah daerah dipicu kekecewaan terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).
 
"Belajar dari beberapa kali peristiwa dalam proses pembuatan kebijakan apakah itu undang-undang atau peraturan daerah, dirasa perlu mengomunikasikan dengan tepat terkait kebijakan yang akan diterapkan," ujar Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) dalam keterangan tertulis, Minggu, 11 Oktober 2020.
 
Rerie meyakini pola komunikasi yang baik dapat menghindari pemahaman yang salah terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Apalagi, berdasarkan pemeriksaan polisi, sejumlah pengunjuk rasa yang tertangkap mendapat informasi yang salah terkait Undang-Undang Ciptaker.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Informasi yang salah tersebut diduga menjadi salah satu pemicu aksi unjuk rasa. Karena itu, penting mengomunikasikan regulasi sapu jagat kepada seluruh masyarakat.
 
"(Kalau) banyak orang sudah memahami rancangan kebijakan ini, mungkin saja unjuk rasa besar-besaran tidak akan terjadi," ujar legislator Partai NasDem itu.
 
Rerie menilai pola komunikasi yang dibangun pemerintah sejauh ini seperti pemadam kebakaran. Pemerintah memadamkan amarah masyarakat yang kontra terhadap kebijakan yang disahkan.
 
"Strategi ini berisiko pihak-pihak yang kecewa, berpotensi bereaksi di luar batas, seperti yang terjadi pekan lalu pada penolakan Undang-Undang Cipta Kerja," tutur dia.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif