Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Hamidah mengatakan kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sering kali terjadi. Menurut Luluk, Indonesia tidak cepat tanggap terhadap perlindungan hukum yang harus dikerahkan untuk melindungi para TKI.
"Negara sudah seharusnya siap sedia untuk menyediakan pengacara (lawyer) yang bisa membantu TKI kita kapan saja, dimana negara tempat penempatan TKI itu berada. Kita enggak ingin kan kejadian seperti ini seolah-oalah Indonesia kecolongan. Kecolongan kok enggak cuma sekali tapi berkali-kali," kata Luluk saat acara tahlilan dan duka cita untuk Zaini Misrin di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Maret 2018.
Luluh bilang, pemerintah harus menyadari bahwa TKI yang berangkat ke luar negeri pada umumnya berpendidikan rendah. Para TKI itu kata Luluk, rata-rata tidak memiliki pekerjaan yang bagus.
"Para TKI itu tidak bisa menolong dirinya sendiri, seperti ketika melakukan negosiasi juga memperjuangkan dirinya ketika ada situasi seperti ini karena juga ada problem bahasa, ini mestinya sudah kita ketahui sejak dahulunya, ini yang harus diantisipasi," ujar Luluk.
Luluk berharap untuk ke depannya pemerintah akan melakukan pembenahan terhadap lembaga-lembaga yang berkaitan dengan TKI. Supaya, kata dia, ketika terjadi masalah dengan TKI dapat dengan segera ditanggulangi.
"Saya kira pemerintah kita melalui Disnaker, BNPT2KI juga Kemenlu termasuk DPR RI untuk mengevaluasi kembali terutama negara-negara yang TKI kita kondisinya sangat rentan terutama di Arab Saudi," ujar Luluk.
Diketahui, Muhammad Zaini Misrin dihukum pancung karena diduga membunuh majikannya. Dalam upaya hukum, Zaini tidak mendapatkan penerjemah yang baik. Oleh karena itu, ia divonis bersalah dan dihukum pancung pada Minggu, 18 Maret 2018 pukul 11.30 siang waktu Arab Saudi.
Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Hamidah mengatakan kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sering kali terjadi. Menurut Luluk, Indonesia tidak cepat tanggap terhadap perlindungan hukum yang harus dikerahkan untuk melindungi para TKI.
"Negara sudah seharusnya siap sedia untuk menyediakan pengacara (lawyer) yang bisa membantu TKI kita kapan saja, dimana negara tempat penempatan TKI itu berada. Kita enggak ingin kan kejadian seperti ini seolah-oalah Indonesia kecolongan. Kecolongan kok enggak cuma sekali tapi berkali-kali," kata Luluk saat acara tahlilan dan duka cita untuk Zaini Misrin di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Maret 2018.
Luluh bilang, pemerintah harus menyadari bahwa TKI yang berangkat ke luar negeri pada umumnya berpendidikan rendah. Para TKI itu kata Luluk, rata-rata tidak memiliki pekerjaan yang bagus.
"Para TKI itu tidak bisa menolong dirinya sendiri, seperti ketika melakukan negosiasi juga memperjuangkan dirinya ketika ada situasi seperti ini karena juga ada problem bahasa, ini mestinya sudah kita ketahui sejak dahulunya, ini yang harus diantisipasi," ujar Luluk.
Luluk berharap untuk ke depannya pemerintah akan melakukan pembenahan terhadap lembaga-lembaga yang berkaitan dengan TKI. Supaya, kata dia, ketika terjadi masalah dengan TKI dapat dengan segera ditanggulangi.
"Saya kira pemerintah kita melalui Disnaker, BNPT2KI juga Kemenlu termasuk DPR RI untuk mengevaluasi kembali terutama negara-negara yang TKI kita kondisinya sangat rentan terutama di Arab Saudi," ujar Luluk.
Diketahui, Muhammad Zaini Misrin dihukum pancung karena diduga membunuh majikannya. Dalam upaya hukum, Zaini tidak mendapatkan penerjemah yang baik. Oleh karena itu, ia divonis bersalah dan dihukum pancung pada Minggu, 18 Maret 2018 pukul 11.30 siang waktu Arab Saudi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SCI)
