Jakarta: Peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris menilai posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR harus segera ditarik. Kalau perlu, pimpinan wakil rakyat itu dikocok ulang.
"Soal posisi ketua dewan bagaimanapun harus kocok ulang, enggak ada pilihan lain. Ini menyangkut marwah dewan sebagai lembaga perwakilan rakyat," kata Syamsudin di sela diskusi di Senayan, Jakarta, Selasa 21 November 2017.
Kalaupun hanya berganti orang, Syamsuddin menyarankan sejumlah nama kader Golkar yang dinilai layak. "Aziz Syamsudin atau Bambang Soesatyo. Golkar kan banyak sumber daya manusianya."
Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto (tengah) meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (21/11/2017). Foto: Antara/Wahyu Putro A
Pencabutan posisi Novanto, kata pengamat politik itu, dinilai bisa menjaga citra Golkar ataupun parlemen. Lebih dari itu, tanpa mengemban jabatan strategis, Novanto dinilai bisa lebih fokus menghadapi proses hukumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Supaya KPK bisa menyelesaikan kasus hukum pak Novanto. Bagaimanapun beliau mesti mundur, baik sebagai Ketum Golkar maupun ketua dewan," ujarnya.
Posisi Novanto terus terancam pasca-kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik yang menimpanya. Terlebih, kini Novanto harus meringkuk di Rutan KPK.
Novanto bakal ditahan hingga 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan guna proses penyidikan kasus dugaan korupsi KTP elektronik (KTP-el) yang disangkakan pada Ketua DPR itu.
Hari ini DPP Golkar menggelar pleno tertutup. Pleno ini untuk memutuskan nasib jabatan Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR yang diemban Setya Novanto. Terkait ini juga muncul wacana Munaslub.
Jakarta: Peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris menilai posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR harus segera ditarik. Kalau perlu, pimpinan wakil rakyat itu dikocok ulang.
"Soal posisi ketua dewan bagaimanapun harus kocok ulang, enggak ada pilihan lain. Ini menyangkut marwah dewan sebagai lembaga perwakilan rakyat," kata Syamsudin di sela diskusi di Senayan, Jakarta, Selasa 21 November 2017.
Kalaupun hanya berganti orang, Syamsuddin menyarankan sejumlah nama kader Golkar yang dinilai layak. "Aziz Syamsudin atau Bambang Soesatyo. Golkar kan banyak sumber daya manusianya."
Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto (tengah) meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (21/11/2017). Foto: Antara/Wahyu Putro A
Pencabutan posisi Novanto, kata pengamat politik itu, dinilai bisa menjaga citra Golkar ataupun parlemen. Lebih dari itu, tanpa mengemban jabatan strategis, Novanto dinilai bisa lebih fokus menghadapi proses hukumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Supaya KPK bisa menyelesaikan kasus hukum pak Novanto. Bagaimanapun beliau mesti mundur, baik sebagai Ketum Golkar maupun ketua dewan," ujarnya.
Posisi Novanto terus terancam pasca-kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik yang menimpanya. Terlebih, kini Novanto harus meringkuk di Rutan KPK.
Novanto bakal ditahan hingga 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan guna proses penyidikan kasus dugaan korupsi KTP elektronik (KTP-el) yang disangkakan pada Ketua DPR itu.
Hari ini DPP Golkar menggelar pleno tertutup. Pleno ini untuk memutuskan nasib jabatan Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR yang diemban Setya Novanto. Terkait ini juga muncul wacana Munaslub.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MBM)
