Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. MI/Ramdani.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. MI/Ramdani.

LSI Sebut Masalah Intoleransi Membayangi Pemerintahan Jokowi

Nasional presiden jokowi
Fachri Audhia Hafiez • 03 November 2019 20:17
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadapi masalah intoleransi di awal pemerintahan periode kedua. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan masalah intoleransi agama bergerak stagnan dari 2018.
 
"Jika dibandingkan 2017 dan 2016 tampak situasi yang lebih buruk pada 2019. Khususnya dalam kehidupan berpolitik," ujar Djayadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 3 November 2019.
 
Survei LSI mengungkap warga muslim yang intoleran terhadap non-muslim dalam membangun rumah ibadah sebesar 53 persen. Hanya 36,8 persen yang mengaku tidak keberatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mengenai warga non-muslim mengadakan acara keagamaan atau kebaktian di sekitar mereka, hasilnya lebih baik. Responden yang keberatan 36,4 persen, sedangkan yang tak keberatan 54 persen.
 
Intoleransi juga terbukti dalam politik. Mayoritas muslim merasa keberatan jika non-muslim menjadi presiden atau kepala daerah. Responden yang keberatan jika non-muslim menjadi presiden sebesar 59,1 persen, sedangkan tidak keberatan 31,3 persen.
 
"Yang keberatan jika non-muslim menjadi wakil presiden sebesar 56,1 persen. Yang tidak keberatan 34,2 persen," ucap Djayadi.
 
Sementara itu yang keberatan jika non-muslim menjadi gubernur sebesar 52 persen dan tidak keberatan 37,9 persen. Terakhir yang keberatan jika non-muslim menjadi wali kota atau bupati sebesar 51,6 persen dan yang tidak keberatan 38,3 persen.
 
Sementara itu, sebanyak 60 persen warga non-muslim tak keberatan jika muslim menjadi kepala pemerintahan di level manapun. Sebagian besar non-muslim tidak keberatan jika warga muslim menjadi wali kota atau bupati, gubernur, wakil presiden, maupun presiden.
 
"Mayoritas non-muslim juga tidak menunjukkan keberatan jika muslim membangun tempat ibadah di sekitar tempat tinggal mereka dan mengadakan acara keagamaan. Mereka juga terbuka jika ada warga etnis Tionghoa menjadi wali kota bupati," ujar Djayadi.
 
Responden survei LSI merupakan warga negara Indonesia berusia 17 tahun dan memiliki hak pilih. Sebanyak 1.550 responden merupakan tersebar dari seluruh wilayah di Indonesia.
 
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Wawancara dilakukan pada 8-17 September 2019. Margin of error dari ukuran sampel sebesar 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif