Jakarta: Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menyebut tidak mengenal sistem power sharing dalam pembagian kursi parlemen. Dukungan rakyat yang menjadi dasar pertimbangan tersebut.
"Kita tak mengenal power sharing. Yang kami kenal adalah ketika rakyat memberi dukungan, itu basis legitimasi dan legalitas partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK)," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Gedung Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), Cikini, Jakarta Pusat, Senin 22 Juli 2019.
Hasto menegaskan tidak ada power sharing seperti yang diusulkan Amien Rais. Meski begitu dia meminta kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno turut membangun demokrasi Indonesia.
"Bersama-sama bertanggung jawab di dalam membangun kemajuan bagi Indonesia kita," ujar Hasto.
Dia mengatakan koalisi dengan Partai Gerindra dan Demokrat bakal dibahas Presiden Joko Widodo dan para ketua umum partai koalisi. Dia menyebut koalisi idealnya dibangun sebelum pelaksanaan pilpres.
"Karena di situlah cermin kehendak rakyat terhadap siapa pemimpin nasionalnya," tutur Hasto.
Meski begitu, lanjutnya, koalisi juga melihat spirit kebangsaan untuk gotong royong memajukan negeri. Namun Hasto mengklaim diskusi pengakomodasian oposisi belum dilakukan.
"Sampai saat ini belum dilakukan pembahasan khusus dan akan menunggu momentum terbaik," pungkasnya.
Sebelumnya, Amien meminta pembagian kekuasaan 55:45. Pembagian itu berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara versi Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni Jokowi-Ma'ruf memperoleh 55 persen dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan 45 persen.
“Tapi kalau tidak mau (pembagian jatah), ya sudah kami di luar, oposisi. Sungguh aib kalau ada partai pendukung 02 tiba-tiba nyebrang hanya karena satu kursi ecek-ecek,” kata Amien.
Jakarta: Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menyebut tidak mengenal sistem
power sharing dalam pembagian kursi parlemen. Dukungan rakyat yang menjadi dasar pertimbangan tersebut.
"Kita tak mengenal
power sharing. Yang kami kenal adalah ketika rakyat memberi dukungan, itu basis legitimasi dan legalitas partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK)," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Gedung Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), Cikini, Jakarta Pusat, Senin 22 Juli 2019.
Hasto menegaskan tidak ada
power sharing seperti yang diusulkan Amien Rais. Meski begitu dia meminta kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno turut membangun demokrasi Indonesia.
"Bersama-sama bertanggung jawab di dalam membangun kemajuan bagi Indonesia kita," ujar Hasto.
Dia mengatakan koalisi dengan Partai Gerindra dan Demokrat bakal dibahas Presiden Joko Widodo dan para ketua umum partai koalisi. Dia menyebut koalisi idealnya dibangun sebelum pelaksanaan pilpres.
"Karena di situlah cermin kehendak rakyat terhadap siapa pemimpin nasionalnya," tutur Hasto.
Meski begitu, lanjutnya, koalisi juga melihat spirit kebangsaan untuk gotong royong memajukan negeri. Namun Hasto mengklaim diskusi pengakomodasian oposisi belum dilakukan.
"Sampai saat ini belum dilakukan pembahasan khusus dan akan menunggu momentum terbaik," pungkasnya.
Sebelumnya, Amien meminta pembagian kekuasaan 55:45. Pembagian itu berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara versi Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni Jokowi-Ma'ruf memperoleh 55 persen dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan 45 persen.
“Tapi kalau tidak mau (pembagian jatah), ya sudah kami di luar, oposisi. Sungguh aib kalau ada partai pendukung 02 tiba-tiba
nyebrang hanya karena satu kursi
ecek-ecek,” kata Amien.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(EKO)
