Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo diminta mengangkat guru honorer sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Guru honorer yang telah mengabdi belasan tahun disarankan tidak perlu mengikuti ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS).
"Kalau bisa guru-guru yang sudah honor 10 sampai 15 tahun di daerah terpencil diberi keistimewaan, artinya langsung diangkat saja. Saya yakin negara tidak akan bangrut," kata Anggota DPR Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Cornelis dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Januari 2020.
Menurut Cornelis tidak ada ruginya mengangkat guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun. Dampak yang ditimbulkan justru bakal positif. "Kita bisa mewujudkan visi misi presiden, mencerdaskan anak bangsa."
Anggota Komisi II lainnya, Syamsurizal, mengatakan ada ribuan guru honorer mengikuti ujian CPNS. Ia berharap Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendahulukan guru honorer dalam proses pengangkatan sebagai abdi negara.
"Jadi mereka yang di daerah-daerah terpencil diprioritaskan, karena mereka kalau bersaing secara normal dengan yang lain agak sulit menjadi PNS," ucap anggota Komisi II Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Syamsurizal mengatakan ada beberapa pertimbangan mendahulukan guru honorer. Pertama, sudah mengabdi belasan tahun dan usia melebihi 35 tahun. Pertimbangan lainnya, guru honorer tidak akan ke mana-mana ketika menerima uang.
"Uang hanya untuk keseharian mereka. Lalu, mereka WNI (warga negara Indonesia). Ini patut menjadi pertimbangan. Kita bisa menyejahterakan dan memakmurkan mereka, itu tugas kita," ucap Syamsurizal.
Komisi II menggelar rapat kerja bersama Menpan RB Tjahjo Kumolo. Rapat dihadiri Kepala BKN Bima Haria Wibisana.
Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo diminta mengangkat guru honorer sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Guru honorer yang telah mengabdi belasan tahun disarankan tidak perlu mengikuti ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS).
"Kalau bisa guru-guru yang sudah honor 10 sampai 15 tahun di daerah terpencil diberi keistimewaan, artinya langsung diangkat saja. Saya yakin negara tidak akan bangrut," kata Anggota DPR Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Cornelis dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Januari 2020.
Menurut Cornelis tidak ada ruginya mengangkat guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun. Dampak yang ditimbulkan justru bakal positif. "Kita bisa mewujudkan visi misi presiden, mencerdaskan anak bangsa."
Anggota Komisi II lainnya, Syamsurizal, mengatakan ada ribuan guru honorer mengikuti ujian CPNS. Ia berharap Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendahulukan guru honorer dalam proses pengangkatan sebagai abdi negara.
"Jadi mereka yang di daerah-daerah terpencil diprioritaskan, karena mereka kalau bersaing secara normal dengan yang lain agak sulit menjadi PNS," ucap anggota Komisi II Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Syamsurizal mengatakan ada beberapa pertimbangan mendahulukan guru honorer. Pertama, sudah mengabdi belasan tahun dan usia melebihi 35 tahun. Pertimbangan lainnya, guru honorer tidak akan ke mana-mana ketika menerima uang.
"Uang hanya untuk keseharian mereka. Lalu, mereka WNI (warga negara Indonesia). Ini patut menjadi pertimbangan. Kita bisa menyejahterakan dan memakmurkan mereka, itu tugas kita," ucap Syamsurizal.
Komisi II menggelar rapat kerja bersama Menpan RB Tjahjo Kumolo. Rapat dihadiri Kepala BKN Bima Haria Wibisana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
