Jakarta: Demokrasi di Indonesia dinilai menurun sejak 2013. Lembaga survey Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) sebut Presiden Joko Widodo punya kekuatan untuk memperbaiki kultur demokrasi tanah air.
"Pak Jokowi punya kesempatan untuk membangun legacy memperkuat demokrasi. Tentu saja pembangunan, ekonomi, kesejahteraan," kata Peneliti Utama SMRC, Saiful Mujani di kantornya, Jakarta Pusat, Minggu, 4 Agustus 2019.
Bahkan, menurut dia, Jokowi tak memiliki beban dalam membangun demokrasi yang baik. "Pak Jokowi tidak punya beban elektoral 2024 harus melihat ini peluang yang sangat besar," ujarnya.
Namun, diakui Saiful pekerjaan ini tidak mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.
"(Tantangannya) Pembangunan ekonomi demokrasi politik yang tidak stabil. Misal adanya kerusuhan dan sebagainya," kata dia.
(Baca: SMRC Sebut Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun)
Padahal sebelumnya, pada tahun 2005-2012 Indonesia telah mencapai kebebasan demokrasi yang sempurna lewat survey internasional, Freedom House. Bahkan kualitas demokrasi Indonesia terbaik se-Asia.
"Namun sejak 2013, skor indeks kebebasan demokrasi itu menurun sehingga sekarang nilainya hanya sebagian bebas," jelas Saiful.
Dia menyebut perlu ada pembenahan aturan yang membangun tingkat demokrasi di tengah masyarakat. "Para pemimpin harus berkomitmen untuk memenuhi hak-hak sipil warga negara," pungkasnya.
Jakarta: Demokrasi di Indonesia dinilai menurun sejak 2013. Lembaga survey Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) sebut Presiden Joko Widodo punya kekuatan untuk memperbaiki kultur demokrasi tanah air.
"Pak Jokowi punya kesempatan untuk membangun legacy memperkuat demokrasi. Tentu saja pembangunan, ekonomi, kesejahteraan," kata Peneliti Utama SMRC, Saiful Mujani di kantornya, Jakarta Pusat, Minggu, 4 Agustus 2019.
Bahkan, menurut dia, Jokowi tak memiliki beban dalam membangun demokrasi yang baik. "Pak Jokowi tidak punya beban elektoral 2024 harus melihat ini peluang yang sangat besar," ujarnya.
Namun, diakui Saiful pekerjaan ini tidak mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.
"(Tantangannya) Pembangunan ekonomi demokrasi politik yang tidak stabil. Misal adanya kerusuhan dan sebagainya," kata dia.
(
Baca: SMRC Sebut Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun)
Padahal sebelumnya, pada tahun 2005-2012 Indonesia telah mencapai kebebasan demokrasi yang sempurna lewat survey internasional, Freedom House. Bahkan kualitas demokrasi Indonesia terbaik se-Asia.
"Namun sejak 2013, skor indeks kebebasan demokrasi itu menurun sehingga sekarang nilainya hanya sebagian bebas," jelas Saiful.
Dia menyebut perlu ada pembenahan aturan yang membangun tingkat demokrasi di tengah masyarakat. "Para pemimpin harus berkomitmen untuk memenuhi hak-hak sipil warga negara," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
