Jakarta: Permintaan jatah kursi terbanyak yang diutarakan oleh Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat kongres V di hadapan Presiden Joko Widodo serta ketua umum partai lainnya dianggap tidak etis.
Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda menilai pernyataan tersebut bisa melemahkan posisi presiden selaku pengambil keputusan dan pemegang hak prerogatif.
Hanta menjelaskan seharusnya Jokowi memilih menteri pilihannya, bukan berdasarkan pilihan ketua umum partai. Menurut Hanta ketua umum partai cukup memberi masukan kepada presiden.
"Jokowi harusnya tidak harus bergantung pada salah satu partai, tetapi bekerja meninggalkan legacy terbaik bagi rakyat" kata Hanta dalam program PrimeTime Metro TV, Jum'at, 9 Agustus 2019.
Selain itu, menurut Hanta, permintaan tersebut bisa membuat koalis terganggu dan akan menjadi ujian bagi Jokowi. Ia mengatakan jika Jokowi memenuhi kemauan partai, maka pablik bisa menilai presiden memiliki kepemimpinan yang lemah sebab bisa diintervensi atau didikte.
Lebih jauh Hanta menambahkan demokrasi yang sehat harus ada pihak oposisi yang berada di luar pemerintahan untuk mengontrol dan mengawasi kinerja. Artinya sebaiknya tidak semua partai ikut masuk dalam pemerintahan. (Azhar Bagas Ramadhan)
Jakarta: Permintaan jatah kursi terbanyak yang diutarakan oleh Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat kongres V di hadapan Presiden Joko Widodo serta ketua umum partai lainnya dianggap tidak etis.
Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda menilai pernyataan tersebut bisa melemahkan posisi presiden selaku pengambil keputusan dan pemegang hak prerogatif.
Hanta menjelaskan seharusnya Jokowi memilih menteri pilihannya, bukan berdasarkan pilihan ketua umum partai. Menurut Hanta ketua umum partai cukup memberi masukan kepada presiden.
"Jokowi harusnya tidak harus bergantung pada salah satu partai, tetapi bekerja meninggalkan
legacy terbaik bagi rakyat" kata Hanta dalam program
PrimeTime Metro TV, Jum'at, 9 Agustus 2019.
Selain itu, menurut Hanta, permintaan tersebut bisa membuat koalis terganggu dan akan menjadi ujian bagi Jokowi. Ia mengatakan jika Jokowi memenuhi kemauan partai, maka pablik bisa menilai presiden memiliki kepemimpinan yang lemah sebab bisa diintervensi atau didikte.
Lebih jauh Hanta menambahkan demokrasi yang sehat harus ada pihak oposisi yang berada di luar pemerintahan untuk mengontrol dan mengawasi kinerja. Artinya sebaiknya tidak semua partai ikut masuk dalam pemerintahan.
(Azhar Bagas Ramadhan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(SCI)
