medcom.id, Jakarta: Pemerintah berupaya menurunkan kemiskinan, pengangguran, serta menurunkan ketimpangan dan kesenjangan sosial di tahun percepatan pembangunan ini. Presiden Joko Widodo menyampaikan ada empat aspek strategis yang jadi perhatian pemerintah untuk mewujudkan pembangunan.
Aspek strategis pertama adalah mempercepat reformasi hukum untuk memberi kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima.
Bagian penting dari ini adalah reformasi dari hulu ke hilir di institusi Polri dan Kejaksaan. Untuk itu, Presiden ingin profesionalisme Polri dan Kejaksaan terus ditingkatkan. Begitu pula kualitas aparatur sipil negara agar Indonesia semakin kompetitif.
Percepatan penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja pemerintah juga mesti dipercepat, sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi, dan pencegahan praktik korupsi.
“Dalam rangka menguatkan rasa keadilan, pemerintah melakukan terobosan-terobosan dalam perlindungan terhadap kelompok marjinal. Bagi kalangan penyandang disabilitas, pemerintah menargetkan lebih dari 55.000 orang penyandang disabilitas untuk menerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat pada 2016,” kata Presiden saat pidato kenegaraan di sidang bersama anggota DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-71 RI di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (16/8/2016).
Kemudian, untuk membentengi anak dari perilaku kejahatan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perppu ini menegaskan kejahatan terhadap anak digolongkan dalam kejahatan luar biasa dan butuh penanganan luar biasa.
Aspek strategis kedua adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan. Presiden mengaku, berulang kali menyampaikan bahwa Indonesia harus meninggalkan paradigma lama, yaitu paradigma anggaran dibagi rata.
Presiden ingin pejabat pemerintahanbekerja dengan paradigma baru, yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas. Esensinya adalah uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, melalui kerja yang nyata, dan terasa manfaatnya buat rakyat.
“Sudah tidak bisa lagi anggaran pembangunan, uang rakyat, habis untuk kegiatan operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan anggaran rapat yang sebenarnya dapat diefisienkan,” ujar Presiden.
Tradisi lama yang juga jadi perhatian Presiden untuk dihilangkan adalah penggunaan kalimat-kalimat bersayap pada nomenklatur penyusunan anggaran, karena berujung pada tidak efisiennya penggunaan dana pembangunan.
Aspek strategis ketiga adalah politik luar negeri. Dengan diplomasi yang kuat, pemerintah mempercepat penjajakan berbagai kerjasama pedagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan lainnya.
Sedangkan dalam rangka pemantapan kedaulatan, pemerintah mengedepankan pembangunan daerah terdepan yang menjadi beranda Indonesia. “Kita kembangkan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.”
Aspek strategis keempat adalah demokrasi, stabilitas politik, dan keamanan. Presiden menyampaikan, bangsa ini tidak akan produktif, tidak akan maju, tidak akan menjadi bangsa pemenang apabila tidak menghargai hak asasi manusia dan terus didera gonjang-ganjing politik.
“Energi kita sebagai bangsa akan habis untuk meredakan keriuhan politik daripada melakukan lompatan-lompatan kemajuan,” katanya.
Presiden bersyukur kerja sama politik sudah kondusif dan konsolidasi politik semakin matang. Berbagai proses pengambilan keputusan politik dan pengesahan beragam produk hukum terlaksana secara demokratis.
Presiden juga menyebut Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 secara umum berlangsung aman, tertib dan damai. Ia meyakin, semua terlaksana dengan tradisi demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
“Kami hanya dapat membuat terobosan bagi kemajuan bangsa dan negara kalau pola pikir kita progresif, optimis, dan inovatif. Untuk itu Pemerintah terus menjalankan proses Revolusi Karakter Mental, yaitu perubahan pola pikir dan perubahan sistem yang dimulai dari berbagai institusi pemerintahan,” tegas Presiden.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah berupaya menurunkan kemiskinan, pengangguran, serta menurunkan ketimpangan dan kesenjangan sosial di tahun percepatan pembangunan ini. Presiden Joko Widodo menyampaikan ada empat aspek strategis yang jadi perhatian pemerintah untuk mewujudkan pembangunan.
Aspek strategis pertama adalah mempercepat reformasi hukum untuk memberi kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima.
Bagian penting dari ini adalah reformasi dari hulu ke hilir di institusi Polri dan Kejaksaan. Untuk itu, Presiden ingin profesionalisme Polri dan Kejaksaan terus ditingkatkan. Begitu pula kualitas aparatur sipil negara agar Indonesia semakin kompetitif.
Percepatan penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja pemerintah juga mesti dipercepat, sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi, dan pencegahan praktik korupsi.
“Dalam rangka menguatkan rasa keadilan, pemerintah melakukan terobosan-terobosan dalam perlindungan terhadap kelompok marjinal. Bagi kalangan penyandang disabilitas, pemerintah menargetkan lebih dari 55.000 orang penyandang disabilitas untuk menerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat pada 2016,” kata Presiden saat pidato kenegaraan di sidang bersama anggota DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-71 RI di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (16/8/2016).
Kemudian, untuk membentengi anak dari perilaku kejahatan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perppu ini menegaskan kejahatan terhadap anak digolongkan dalam kejahatan luar biasa dan butuh penanganan luar biasa.
Aspek strategis kedua adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan. Presiden mengaku, berulang kali menyampaikan bahwa Indonesia harus meninggalkan paradigma lama, yaitu paradigma anggaran dibagi rata.
Presiden ingin pejabat pemerintahanbekerja dengan paradigma baru, yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas. Esensinya adalah uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, melalui kerja yang nyata, dan terasa manfaatnya buat rakyat.
“Sudah tidak bisa lagi anggaran pembangunan, uang rakyat, habis untuk kegiatan operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan anggaran rapat yang sebenarnya dapat diefisienkan,” ujar Presiden.
Tradisi lama yang juga jadi perhatian Presiden untuk dihilangkan adalah penggunaan kalimat-kalimat bersayap pada nomenklatur penyusunan anggaran, karena berujung pada tidak efisiennya penggunaan dana pembangunan.
Aspek strategis ketiga adalah politik luar negeri. Dengan diplomasi yang kuat, pemerintah mempercepat penjajakan berbagai kerjasama pedagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di
Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA),
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan lainnya.
Sedangkan dalam rangka pemantapan kedaulatan, pemerintah mengedepankan pembangunan daerah terdepan yang menjadi beranda Indonesia. “Kita kembangkan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.”
Aspek strategis keempat adalah demokrasi, stabilitas politik, dan keamanan. Presiden menyampaikan, bangsa ini tidak akan produktif, tidak akan maju, tidak akan menjadi bangsa pemenang apabila tidak menghargai hak asasi manusia dan terus didera gonjang-ganjing politik.
“Energi kita sebagai bangsa akan habis untuk meredakan keriuhan politik daripada melakukan lompatan-lompatan kemajuan,” katanya.
Presiden bersyukur kerja sama politik sudah kondusif dan konsolidasi politik semakin matang. Berbagai proses pengambilan keputusan politik dan pengesahan beragam produk hukum terlaksana secara demokratis.
Presiden juga menyebut Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 secara umum berlangsung aman, tertib dan damai. Ia meyakin, semua terlaksana dengan tradisi demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
“Kami hanya dapat membuat terobosan bagi kemajuan bangsa dan negara kalau pola pikir kita progresif, optimis, dan inovatif. Untuk itu Pemerintah terus menjalankan proses Revolusi Karakter Mental, yaitu perubahan pola pikir dan perubahan sistem yang dimulai dari berbagai institusi pemerintahan,” tegas Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
