medcom.id, Jakarta: Pemerintah dituding tak terbuka dalam melakukan penyelidikan terkait kasus vaksin palsu. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap ada proses investigasi komprehensif agar kasus vaksin palsu dapat dituntaskan hingga akarnya.
"Kenapa ada barang monopoli yang tiba-tiba menyebar, dan bisa dipalsukan. Sebetulnya lebih gampang melacaknya, kalau pemerintah melakukan investigasi menyeluruh dan terbuka," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/7/2016).
Fahri mengaku mendapatkan informasi dari para dokter bahwa vaksin adalah barang monopoli satu BUMN. Dan pendistribusiannya dilakukan oleh empat perusahaan lainnya. "Saya tidak tahu persisnya tapi yang ada farma-farmanya begitu. Tolong dicek nanti," ucap dia.
Fahri enggan langsung menuding BUMN sebagai pengimpor tunggal vaksin itu, lalai dalam melakukan tugasnya. Namun Fahri meminta BUMN itu bertanggungjawab penuh melacak pemalsuan produk, yang diimpornya itu.
"Itu kewajiban dia dong. Sudah mengimpor, dipalsukan lagi," ucap dia.
Fahri mendorong Komisi IX DPR memperluas dengan investigasi dari sekadar meminta pertanggungjawaban pemerintah. Bagi Fahri tidak cukup kasus vaksin palsu ini hanya sekadar memberikan vaksin ulang bagi anak yang sempat diberikan vaksin palsu.
Proses investigasi itu di antaranya untuk menjawab letak kelemahan vaksin yang sejatinya diimpor satu BUMN dan didistribusikan empat perusahaan, namun masih saja kecolongan. Ini poin yang harus dicari.
"Sebetulnya rumah sakit sudah tahu impornya (Vaksin) ini oleh pemerintah, BUMN dalam hal ini. Jadi seharusnya sudah menjadi kesadaran bahwa ini barang yang tidak sembarang beredar, tapi kenapa bisa jadi sembarang beredar. Sekali lagi ini tanggung jawab pemerintah, karena impornya cuma sama satu BUMN kok," tegas dia.
Rumah Sakit tidak Salah
Fahri menilai pemberian sanksi seperti pencabutan izin operasional kepada rumah sakit pengguna vaksin palsu, tidak fair. Fahri beralasan rumah sakit adalah korban dari ketidakbecusan pemerintah mengontrol peredaran produk yang dimonopoli.
"Jangan rumah sakit yang dikorbankan. Kalau menurut saya itu tidak fair. Kadang-kadang rumah sakit hanya kebobolan saja karena yang di atasnya, tidak mengawasi dan kalau ditutup rumah sakit itu, sanggup enggak pemerintah memberi kompensasi pelayanan kesehatan yang selama ini sudah berjalan," tantang Fahri.
Fahri juga menambahkan, bagaimana dengan nasib tenaga kerja dan dokternya, jika izin operasional rumah sakit dicabut. "Jadi pemerintah ini jangan sok jago menutup rumah sakit. Padahal letak kesalahannya itu ada pada pemerintah itu sendiri yang bobol dalam pengawasan barang monopoli mereka," tegas dia.
Fahri meminta pemerintah tak mengkambing hitamkan rumah sakit, terkait vaksin palsu. "Kesalahannya jangan ditimpakan ke pihak lain. Yang salah pemerintah kok. Membubarkan rumah sakit itu, kan konsekuensinya besar. Kalau ada yang sakit bagaimana memangnya pemerintah punya alternatif? Pemerintah itu harusnya menyalahkan diri sendiri dulu. Jangan mengorbankan pelayanan publik," paparya.
Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek memastikan menjatuhkan sanksi kepada rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang terlibat dalam kasus vaksin palsu.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah dituding tak terbuka dalam melakukan penyelidikan terkait kasus vaksin palsu. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap ada proses investigasi komprehensif agar kasus vaksin palsu dapat dituntaskan hingga akarnya.
"Kenapa ada barang monopoli yang tiba-tiba menyebar, dan bisa dipalsukan. Sebetulnya lebih gampang melacaknya, kalau pemerintah melakukan investigasi menyeluruh dan terbuka," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/7/2016).
Fahri mengaku mendapatkan informasi dari para dokter bahwa vaksin adalah barang monopoli satu BUMN. Dan pendistribusiannya dilakukan oleh empat perusahaan lainnya. "Saya tidak tahu persisnya tapi yang ada farma-farmanya begitu. Tolong dicek nanti," ucap dia.
Fahri enggan langsung menuding BUMN sebagai pengimpor tunggal vaksin itu, lalai dalam melakukan tugasnya. Namun Fahri meminta BUMN itu bertanggungjawab penuh melacak pemalsuan produk, yang diimpornya itu.
"Itu kewajiban dia dong. Sudah mengimpor, dipalsukan lagi," ucap dia.
Fahri mendorong Komisi IX DPR memperluas dengan investigasi dari sekadar meminta pertanggungjawaban pemerintah. Bagi Fahri tidak cukup kasus vaksin palsu ini hanya sekadar memberikan vaksin ulang bagi anak yang sempat diberikan vaksin palsu.
Proses investigasi itu di antaranya untuk menjawab letak kelemahan vaksin yang sejatinya diimpor satu BUMN dan didistribusikan empat perusahaan, namun masih saja kecolongan. Ini poin yang harus dicari.
"Sebetulnya rumah sakit sudah tahu impornya (Vaksin) ini oleh pemerintah, BUMN dalam hal ini. Jadi seharusnya sudah menjadi kesadaran bahwa ini barang yang tidak sembarang beredar, tapi kenapa bisa jadi sembarang beredar. Sekali lagi ini tanggung jawab pemerintah, karena impornya cuma sama satu BUMN kok," tegas dia.
Rumah Sakit tidak Salah
Fahri menilai pemberian sanksi seperti pencabutan izin operasional kepada rumah sakit pengguna vaksin palsu, tidak fair. Fahri beralasan rumah sakit adalah korban dari ketidakbecusan pemerintah mengontrol peredaran produk yang dimonopoli.
"Jangan rumah sakit yang dikorbankan. Kalau menurut saya itu tidak fair. Kadang-kadang rumah sakit hanya kebobolan saja karena yang di atasnya, tidak mengawasi dan kalau ditutup rumah sakit itu, sanggup enggak pemerintah memberi kompensasi pelayanan kesehatan yang selama ini sudah berjalan," tantang Fahri.
Fahri juga menambahkan, bagaimana dengan nasib tenaga kerja dan dokternya, jika izin operasional rumah sakit dicabut. "Jadi pemerintah ini jangan sok jago menutup rumah sakit. Padahal letak kesalahannya itu ada pada pemerintah itu sendiri yang bobol dalam pengawasan barang monopoli mereka," tegas dia.
Fahri meminta pemerintah tak mengkambing hitamkan rumah sakit, terkait vaksin palsu. "Kesalahannya jangan ditimpakan ke pihak lain. Yang salah pemerintah kok. Membubarkan rumah sakit itu, kan konsekuensinya besar. Kalau ada yang sakit bagaimana memangnya pemerintah punya alternatif? Pemerintah itu harusnya menyalahkan diri sendiri dulu. Jangan mengorbankan pelayanan publik," paparya.
Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek memastikan menjatuhkan sanksi kepada rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang terlibat dalam kasus vaksin palsu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
