medcom.id, Yogyakarta: Sejumlah harga kebutuhan pokok di Indonesia terus naik. Di sisi lain, pemerintah juga bakal menaikkan tarif biaya pengurusan kendaraan.
Akademisi yang tergabung dalam Forum Ilmuwan Indonesia (FII) menilai langkah pemerintah menaikkan sejumlah tarif menjadi kebijakan tidak populer. Di sisi lain, tak ada partai politik di DPR yang lantang menyampaikan kritik sebagai penyeimbang kebijakan.
"Politisi yang di DPR kebanyakan diam. Tak ada suara kritik yang disampaikan dengan lantang," kata Kepala Program Studi Doktor Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tulus Warsito, Kamis (5/1/2017).
Ia mengungkapkan, berbagai kebijakan yang pemerintah ambil tidak banyak disikapi parpol di Senayan. Baik itu kebijakan politik, ekonomi, hingga sosial.
Menurutnya, jika parpol tak ada yang berani berada di opisisi, para ilmuwan harus mengambil peranan itu. "(Harus menjadi oposisi) untuk mengawal kebijakan program Nawacita Presiden Jokowi. Jangan sampai Nawacita menjadi Tawacita," kata dia.
Sementara itu, anggota FII dari Fakultas Filsafat UGM, Muktasyar Syamsudin, mengungkapkan parpol saat ini lebih bersikap pragmatis dan mencari aman. Dengan kondisi itu, parpol yang tak berada di pemerintahan tidak bisa diandalkan untuk mengawal kebijakan yang diambil pemerintah.
"Politik saat ini sudah sarat dengan afiliasi. Tidak bisa menyandarkan harapan kepada parpol. Harapannya ada pada ilmuwan," kata dia.
Menurutnya, perlu adanya penyeragaman persepsi dalam mengawal kebijakan Nawacita . Sebab, dalam paparan pada akademisi yang tergabung di dalam FII, masih banyak kebijakan pemerintah yang tak sesuai Nawacita, baik di soal ekonomi, sosial, HAM, hingga permasalahan agama.
FII berencana menggelar forum dengan mengundang Wakil Presiden Jusuf Kalla di JK School of Goverment UMY untuk membahas permasalahan bangsa.
medcom.id, Yogyakarta: Sejumlah harga kebutuhan pokok di Indonesia terus naik. Di sisi lain, pemerintah juga bakal menaikkan tarif biaya pengurusan kendaraan.
Akademisi yang tergabung dalam Forum Ilmuwan Indonesia (FII) menilai langkah pemerintah menaikkan sejumlah tarif menjadi kebijakan tidak populer. Di sisi lain, tak ada partai politik di DPR yang lantang menyampaikan kritik sebagai penyeimbang kebijakan.
"Politisi yang di DPR kebanyakan diam. Tak ada suara kritik yang disampaikan dengan lantang," kata Kepala Program Studi Doktor Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tulus Warsito, Kamis (5/1/2017).
Ia mengungkapkan, berbagai kebijakan yang pemerintah ambil tidak banyak disikapi parpol di Senayan. Baik itu kebijakan politik, ekonomi, hingga sosial.
Menurutnya, jika parpol tak ada yang berani berada di opisisi, para ilmuwan harus mengambil peranan itu. "(Harus menjadi oposisi) untuk mengawal kebijakan program Nawacita Presiden Jokowi. Jangan sampai Nawacita menjadi Tawacita," kata dia.
Sementara itu, anggota FII dari Fakultas Filsafat UGM, Muktasyar Syamsudin, mengungkapkan parpol saat ini lebih bersikap pragmatis dan mencari aman. Dengan kondisi itu, parpol yang tak berada di pemerintahan tidak bisa diandalkan untuk mengawal kebijakan yang diambil pemerintah.
"Politik saat ini sudah sarat dengan afiliasi. Tidak bisa menyandarkan harapan kepada parpol. Harapannya ada pada ilmuwan," kata dia.
Menurutnya, perlu adanya penyeragaman persepsi dalam mengawal kebijakan Nawacita . Sebab, dalam paparan pada akademisi yang tergabung di dalam FII, masih banyak kebijakan pemerintah yang tak sesuai Nawacita, baik di soal ekonomi, sosial, HAM, hingga permasalahan agama.
FII berencana menggelar forum dengan mengundang Wakil Presiden Jusuf Kalla di JK School of Goverment UMY untuk membahas permasalahan bangsa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
