Jakarta: Presiden Joko Widodo melantik sembilan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode periode 2018-2023 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini merupakan yang pertama kali oleh Presiden.
Komisioner KPPU terpilih yakni Chandra Setiawan, Afif Hasbullah, Dinni Melanie, Guntur Syahputra Saragih, Kodrat Wibowo, Harry Agustanto, Kurnia Toha, Ukay Karyadi, dan Yudi Hidayat. Pengangkatan mereka tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 81 P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Komisioner KPPU.
Mereka pun membacakan sumpah jabatan yang dipimpin langsung Presiden. Di hadapan Presiden, mereka bersumpah kepada Tuhan akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti kepada bangsa dan negara.
"Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," lanjut petikan sumpah jabatan yang diucapkan kesembilan Komisioner KPPU, Rabu, 2 Mei 2018.
Baca: Usai Reses, Komisioner KPPU Siap Uji Kepatutan dan Kompetensi
Sementara itu, Chandra berterima kasih kepada Presiden atas pelantikan ini. Sejak berdiri baru kali ini Komisioner KPPU dilantik oleh Kepala Negara.
"Ini sejarah bagi KPPU, menunjukkan pengharagaan negara terhadap eksistensi kepada KPPU," kata Chandra usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Hal senada disampaikan Kurnia Toha. Menurut dia, ini merupakan permulaan yang baik untuk bersinergi dengan pemerintah. "Karena sebelumnya komisioner belum ada yang dilantik (Presiden)," ucap dia.
Ia mengatakan tugas utama KPPU yakni menjaga supaya perekonomian Indonesia berjalan secara efisien. KPPU, lanjut dia, bertugas mengawasi dan memonitor persaingan usaha. Sementara kebijakan persaingan usaha lainnya terletak di kementerian atau instansi pemerintah lainnya.
"Kita harapkan ke depan kita bisa bersinergi dan kerja sama menciptakan perekonomian yang efisien, mendorong supaya pelaku usaha kita maju dan menang bersaing bukan hanya tingkat nasional tetapi juga global," pungkas dia.
Jakarta: Presiden Joko Widodo melantik sembilan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode periode 2018-2023 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini merupakan yang pertama kali oleh Presiden.
Komisioner KPPU terpilih yakni Chandra Setiawan, Afif Hasbullah, Dinni Melanie, Guntur Syahputra Saragih, Kodrat Wibowo, Harry Agustanto, Kurnia Toha, Ukay Karyadi, dan Yudi Hidayat. Pengangkatan mereka tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 81 P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Komisioner KPPU.
Mereka pun membacakan sumpah jabatan yang dipimpin langsung Presiden. Di hadapan Presiden, mereka bersumpah kepada Tuhan akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti kepada bangsa dan negara.
"Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," lanjut petikan sumpah jabatan yang diucapkan kesembilan Komisioner KPPU, Rabu, 2 Mei 2018.
Baca: Usai Reses, Komisioner KPPU Siap Uji Kepatutan dan Kompetensi
Sementara itu, Chandra berterima kasih kepada Presiden atas pelantikan ini. Sejak berdiri baru kali ini Komisioner KPPU dilantik oleh Kepala Negara.
"Ini sejarah bagi KPPU, menunjukkan pengharagaan negara terhadap eksistensi kepada KPPU," kata Chandra usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Hal senada disampaikan Kurnia Toha. Menurut dia, ini merupakan permulaan yang baik untuk bersinergi dengan pemerintah. "Karena sebelumnya komisioner belum ada yang dilantik (Presiden)," ucap dia.
Ia mengatakan tugas utama KPPU yakni menjaga supaya perekonomian Indonesia berjalan secara efisien. KPPU, lanjut dia, bertugas mengawasi dan memonitor persaingan usaha. Sementara kebijakan persaingan usaha lainnya terletak di kementerian atau instansi pemerintah lainnya.
"Kita harapkan ke depan kita bisa bersinergi dan kerja sama menciptakan perekonomian yang efisien, mendorong supaya pelaku usaha kita maju dan menang bersaing bukan hanya tingkat nasional tetapi juga global," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
