Jakarta: Dalam sebulan terakhir, empat kader Partai Golkar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peristiwa penangkapan kader menurut pengamat politik Heri Budianto bisa berdampak pada elektabilitas partai pada Pemilu 2024.
"Tentu kasus korupsi dari kader partai akan memukul partai tersebut. Artinya, masyarakat akan menilai, bahwa individu tersebut adalah bagian dari partai tak terkecuali Partai Golkar," ucap Heri dalam Primetime News Metro TV, Jumat, 22 Oktober 2021.
Namun, ia melihat efek ini tergantung pada jangka waktu pemilu. Mengingat, Pemilu 2024 masih tersisa dua setengah tahun lagi, kasus tersebut mulai mereda dari pemberitaan.
"Masyarakat kita ada kecenderungan cepat mudah lupa terhadap kasus tertentu. Ini perlu jadi perhatian," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM Zaenur Rohman mengkritisi langkah Partai Golkar yang seakan lepas tangan terhadap kasus korupsi yang menimpa kadernya.
"Saya pikir naif kalau langsung menampik bahwa tidak ada kaitannya dengan partai politik (Parpol)," kata Zaenur.
Menurut data KPK, 36 persen kasus korupsi di Indonesia berasal dari kader Parpol. Zaenur melihat, data ini cukup menggambarkan perlunya perubahan sistem dalam internal parpol sendiri, termasuk proses kaderisasi hingga pendanaan.
"Jangan ketika orang berprestasi, itu prestasi parpol. Tapi ketika kasus korupsi itu jadi kasus pribadi," sindir Zaenur.
Sementara Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM Golkar Supriansa membantah kasus korupsi kadernya yang akhir-akhir ini mencuat berkaitan dengan partainya.
"Kasus yang menjerat kader kami itu adalah kasus individu. Jadi tidak ada hubungannya dengan Partai Golkar," kata Supriansa.
Diketahui, empat kader Partai Golkar terjerat kasus korupsi dalam sebulan terakhir. Mulai dari Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang dicokok Kejaksaan Agung. Lalu Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Azis Syamsuddin yang ditangkap KPK.
Terbaru, anak Alex Noerdin yang menjabat sebagai Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022 Dodi Reza, serta Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra yang juga ditangkap KPK. (Mentari Puspadini)
Jakarta: Dalam sebulan terakhir, empat kader Partai Golkar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK). Peristiwa penangkapan kader menurut pengamat politik Heri Budianto bisa berdampak pada elektabilitas partai pada Pemilu 2024.
"Tentu kasus korupsi dari kader partai akan memukul partai tersebut. Artinya, masyarakat akan menilai, bahwa individu tersebut adalah bagian dari partai tak terkecuali Partai Golkar," ucap Heri dalam Primetime News Metro TV, Jumat, 22 Oktober 2021.
Namun, ia melihat efek ini tergantung pada jangka waktu pemilu. Mengingat, Pemilu 2024 masih tersisa dua setengah tahun lagi, kasus tersebut mulai mereda dari pemberitaan.
"Masyarakat kita ada kecenderungan cepat mudah lupa terhadap kasus tertentu. Ini perlu jadi perhatian," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM Zaenur Rohman mengkritisi langkah
Partai Golkar yang seakan lepas tangan terhadap kasus korupsi yang menimpa kadernya.
"Saya pikir naif kalau langsung menampik bahwa tidak ada kaitannya dengan partai politik (Parpol)," kata Zaenur.
Menurut data KPK, 36 persen kasus korupsi di Indonesia berasal dari kader Parpol. Zaenur melihat, data ini cukup menggambarkan perlunya perubahan sistem dalam internal parpol sendiri, termasuk proses kaderisasi hingga pendanaan.
"Jangan ketika orang berprestasi, itu prestasi parpol. Tapi ketika kasus korupsi itu jadi kasus pribadi," sindir Zaenur.
Sementara Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM Golkar Supriansa membantah kasus korupsi kadernya yang akhir-akhir ini mencuat berkaitan dengan partainya.
"Kasus yang menjerat kader kami itu adalah kasus individu. Jadi tidak ada hubungannya dengan Partai Golkar," kata Supriansa.
Diketahui, empat kader Partai Golkar terjerat kasus korupsi dalam sebulan terakhir. Mulai dari Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang dicokok Kejaksaan Agung. Lalu Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar
Azis Syamsuddin yang ditangkap KPK.
Terbaru, anak Alex Noerdin yang menjabat sebagai Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022
Dodi Reza, serta Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra yang juga ditangkap KPK. (
Mentari Puspadini)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MBM)
