medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta berhati-hati dalam menangani kasus pencurian ikan di Perairan Natuna. Jokowi diminta jangan terburu-buru membawa kasus ini ke tingkat internasional, sebab ada berpotensi serangan balik ke Indonesia.
"Bapak Presiden mencatatnya. Seringkali kita terbawa emosi, Natuna ini mau tiba-tiba dibawa ke kasus internasional," tegas Presiden Indonesia Institute for Maritime Studies Connie Rahakundini Bakrie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/3/2016). Connie hari ini bertemu Jokowi.
Di dunia hanya ada dua jenis kapal, yakni warship milik Angkatan Laut dan government ship yakni coast guard. Indonesia hingga saat ini masih mencari bentuk coast guard. Kapal yang menindak kapal pencuri ikan milik Tiongkok adalah KP Hiu 11.
Dari perspektif Tiongkok, jelas Connie, ketika dicek pada tataran internasional KP Hiu 11 tak akan masuk dalam daftar. Menurut Connie, apabila kapal penindak memiliki kewenangan harus didaftarkan sebagai kapal pemerintah.
Di Zona Ekonomi Ekslusif pun hanya ada dua kapal yang boleh beroperasi, yakni kapal milik Badan Keamanan Laut dan coast guard. Karena ini Indonesia harus berbenah ke dalam. "Siapa bermain di wilayah mana lautan kita, sehingga tidak terjadi overlapping. Saya kira Pak Presiden paham itu dan mencatatnya," jelas Connie.
Indonesia punya sejarah masa lalu yang tak begitu baik dalam kasus internasional. Kelemahan itu ada dalam hal pembuktian.
Ini pula yang harus dilihat dengan hati-hati dan teliti. Apalagi, kapal bermasalah tersebut berada di Tiongkok.
"Kalau Menlu ajukan, kapal ditarik kembali dan negosiasi dengan delapan tawanan mungkin itu fair. Tapi sampai hari ini saya belum dengar kapal kita minta kembali," jelas dia.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta berhati-hati dalam menangani kasus pencurian ikan di Perairan Natuna. Jokowi diminta jangan terburu-buru membawa kasus ini ke tingkat internasional, sebab ada berpotensi serangan balik ke Indonesia.
"Bapak Presiden mencatatnya. Seringkali kita terbawa emosi, Natuna ini mau tiba-tiba dibawa ke kasus internasional," tegas Presiden Indonesia Institute for Maritime Studies Connie Rahakundini Bakrie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/3/2016). Connie hari ini bertemu Jokowi.
Di dunia hanya ada dua jenis kapal, yakni warship milik Angkatan Laut dan government ship yakni coast guard. Indonesia hingga saat ini masih mencari bentuk coast guard. Kapal yang menindak kapal pencuri ikan milik Tiongkok adalah KP Hiu 11.
Dari perspektif Tiongkok, jelas Connie, ketika dicek pada tataran internasional KP Hiu 11 tak akan masuk dalam daftar. Menurut Connie, apabila kapal penindak memiliki kewenangan harus didaftarkan sebagai kapal pemerintah.
Di Zona Ekonomi Ekslusif pun hanya ada dua kapal yang boleh beroperasi, yakni kapal milik Badan Keamanan Laut dan coast guard. Karena ini Indonesia harus berbenah ke dalam. "Siapa bermain di wilayah mana lautan kita, sehingga tidak terjadi overlapping. Saya kira Pak Presiden paham itu dan mencatatnya," jelas Connie.
Indonesia punya sejarah masa lalu yang tak begitu baik dalam kasus internasional. Kelemahan itu ada dalam hal pembuktian.
Ini pula yang harus dilihat dengan hati-hati dan teliti. Apalagi, kapal bermasalah tersebut berada di Tiongkok.
"Kalau Menlu ajukan, kapal ditarik kembali dan negosiasi dengan delapan tawanan mungkin itu fair. Tapi sampai hari ini saya belum dengar kapal kita minta kembali," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
