medcom.id, Jakarta: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah menargetkan seluruh wilayah di Tanah Air akan bebas prostitusi pada 2019.
"Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) kabupaten/kota dan provinsi telah diundang untuk membuat target dan hitungan teknis penanganan anak jalanan (anjal) dan gelandangan pengemis (gepeng) yang ditargetkan bebas pada 2017 dan prostitusi 2019," kata Khofifah seperti dilansir <i>Antara</i>, Rabu (17/2/2016).
Saat ini terdata masih ada 168 daerah yang memiliki lokalisasi prostitusi dan daerah paling tinggi potensi anjal dan gepeng. Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah telah menyiapkan beragam program penanganan bagi para wanita bekas dari lokalisasi prostitusi di Indonesia.
"Banyak pilihan bagi para wanita bekas dari lokalisasi prostitusi dengan beragam pelatihan kejuruan (vocational training) di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya, Pasar Rebo, Jakarta Timur," kata Khofifah.
Pelatihan kejuruan seperti keterampilan menjahit, membordir, salon, serta membuat aneka kue di bawah tanggungan Kementerian Sosial (Kemensos). "Bagi mereka yang tidak mengambil pilihan di atas, tetap bisa mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp3 juta per orang dan Jaminan Hidup (Jadup) dengan indeks Rp10 ribu x 90 hari total Rp5.050.000," paparnya.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memberikan keterangan pers di rumah dinas Menteri Sosial di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Senin (20/7). Foto: MI/Rommy Pujianto
Selain itu, Kemensos menjalin kerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyediakan 2.000 pekerjaan di sektor garmen di Boyolali yang dilengkapi asrama.
"Lapangan kerja tidak hanya bagi wanita bekas lokalisasi, tetapi juga bisa diperuntukkan bagi para bekas Tenaga Kerja Indonesia/Wanita (TKI/W) yang dideportasi dari negeri jiran, Malaysia," jelas dia.
Saat ini, di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) ada 720 TKI/TKW yang dideportasi dari Malaysia ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dengan rata-rata berumur 20-30 tahun.
"Kami minta pihak perusahaan bisa berkomunikasi dengan Kemensos, terkait keahlian apa yang dibutuhkan, persyaratan untuk Upah Minimum Kota (UMK) dan seterusnya," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah menargetkan seluruh wilayah di Tanah Air akan bebas prostitusi pada 2019.
"Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) kabupaten/kota dan provinsi telah diundang untuk membuat target dan hitungan teknis penanganan anak jalanan (anjal) dan gelandangan pengemis (gepeng) yang ditargetkan bebas pada 2017 dan prostitusi 2019," kata Khofifah seperti dilansir
Antara, Rabu (17/2/2016).
Saat ini terdata masih ada 168 daerah yang memiliki lokalisasi prostitusi dan daerah paling tinggi potensi anjal dan gepeng. Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah telah menyiapkan beragam program penanganan bagi para wanita bekas dari lokalisasi prostitusi di Indonesia.
"Banyak pilihan bagi para wanita bekas dari lokalisasi prostitusi dengan beragam pelatihan kejuruan (vocational training) di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya, Pasar Rebo, Jakarta Timur," kata Khofifah.
Pelatihan kejuruan seperti keterampilan menjahit, membordir, salon, serta membuat aneka kue di bawah tanggungan Kementerian Sosial (Kemensos). "Bagi mereka yang tidak mengambil pilihan di atas, tetap bisa mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp3 juta per orang dan Jaminan Hidup (Jadup) dengan indeks Rp10 ribu x 90 hari total Rp5.050.000," paparnya.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memberikan keterangan pers di rumah dinas Menteri Sosial di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Senin (20/7). Foto: MI/Rommy Pujianto
Selain itu, Kemensos menjalin kerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyediakan 2.000 pekerjaan di sektor garmen di Boyolali yang dilengkapi asrama.
"Lapangan kerja tidak hanya bagi wanita bekas lokalisasi, tetapi juga bisa diperuntukkan bagi para bekas Tenaga Kerja Indonesia/Wanita (TKI/W) yang dideportasi dari negeri jiran, Malaysia," jelas dia.
Saat ini, di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) ada 720 TKI/TKW yang dideportasi dari Malaysia ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dengan rata-rata berumur 20-30 tahun.
"Kami minta pihak perusahaan bisa berkomunikasi dengan Kemensos, terkait keahlian apa yang dibutuhkan, persyaratan untuk Upah Minimum Kota (UMK) dan seterusnya," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
