medcom.id, Jakarta: Masa kampanye para calon legislatif masih diwarnai dengan aksi curang dan money politic. Bahkan pola kecurangannya pun sudah bergeser dengan tindakan yang disertakan perjanjian dengan kekuatan hukum.
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Faris mengungkapkan, pergeseran modus kecurangan politik uang yang dilakukan kandidat lebih kepada upaya memastikan terakomodasinya suara untuk para kandidat wakil rakyat tersebut.
"Mereka menggunakan perjanjian di atas materai. Jadi sifatnya membuat jaringan. Satu orang harus mendapatkan 10 orang dan jika terpenuhi, kontrak berjalan dan uang akan diberi setelah pemilu," ungkapnya di Jakarta, Minggu (6/4).
Menurut Faris, cara tersebut semakin masif dilakukan terutama di ruang pilih yang sempit atau tingkat kota dan kabupaten. Selain itu juga cara ini dinilai menekan angka anggaran kampanye dan dapat mengontrol langsung suara dibandingkan dengan membeli baliho serta membagikan uang secara acak dan langsung.
"Cara ini sebenarnya sudah ada di pemilu sebelumnya dan sekarang semakin masif. Dan saya yakin tindakan ini akan semakin meningkat sehari jelang pemilihan," ujar Faris.
Terkait kendala, ICW menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) masih menjadi titik lemah dalam melakukan tindakan tegas atas temuan-temuan kecurangan pada masa kampanye maupun masa tenang.
Bahkan, lanjut dia, pemantau ICW justru menerima intimidasi berupa ancaman. Namun ICW mengakui keterbatasan waktu menjadi persoalan tersendiri Bawaslu dalam menyikapi kecurangan itu.
"Hasil temuan yang kami rekam, kami temukan Bawaslu masih menjadi titik lemah penyelenggaraan pemilu. Jika dimintain ketegasan dan dilaporkan, maka hanya beberapa persen saja yang ditindaklanjuti," cetus Faris.
Faris juga mencontohkan salah satu temuan kasus pemberian semen di Riau oleh salah satu kandidat serta pemberian janji berupa kartu dalam kampanye kandidat. (Sri Utami)
medcom.id, Jakarta: Masa kampanye para calon legislatif masih diwarnai dengan aksi curang dan
money politic. Bahkan pola kecurangannya pun sudah bergeser dengan tindakan yang disertakan perjanjian dengan kekuatan hukum.
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Faris mengungkapkan, pergeseran modus kecurangan politik uang yang dilakukan kandidat lebih kepada upaya memastikan terakomodasinya suara untuk para kandidat wakil rakyat tersebut.
"Mereka menggunakan perjanjian di atas materai. Jadi sifatnya membuat jaringan. Satu orang harus mendapatkan 10 orang dan jika terpenuhi, kontrak berjalan dan uang akan diberi setelah pemilu," ungkapnya di Jakarta, Minggu (6/4).
Menurut Faris, cara tersebut semakin masif dilakukan terutama di ruang pilih yang sempit atau tingkat kota dan kabupaten. Selain itu juga cara ini dinilai menekan angka anggaran kampanye dan dapat mengontrol langsung suara dibandingkan dengan membeli baliho serta membagikan uang secara acak dan langsung.
"Cara ini sebenarnya sudah ada di pemilu sebelumnya dan sekarang semakin masif. Dan saya yakin tindakan ini akan semakin meningkat sehari jelang pemilihan," ujar Faris.
Terkait kendala, ICW menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) masih menjadi titik lemah dalam melakukan tindakan tegas atas temuan-temuan kecurangan pada masa kampanye maupun masa tenang.
Bahkan, lanjut dia, pemantau ICW justru menerima intimidasi berupa ancaman. Namun ICW mengakui keterbatasan waktu menjadi persoalan tersendiri Bawaslu dalam menyikapi kecurangan itu.
"Hasil temuan yang kami rekam, kami temukan Bawaslu masih menjadi titik lemah penyelenggaraan pemilu. Jika dimintain ketegasan dan dilaporkan, maka hanya beberapa persen saja yang ditindaklanjuti," cetus Faris.
Faris juga mencontohkan salah satu temuan kasus pemberian semen di Riau oleh salah satu kandidat serta pemberian janji berupa kartu dalam kampanye kandidat. (Sri Utami)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HNR)
