Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan segera diserahkan ke DPR. Namun, naskah tersebut terlebih dahulu akan diberikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Insya Allah dalam waktu yang tidak lama RUU Perampasan Aset ini akan segera dikirim ke DPR karena Presiden (Joko Widodo) juga sudah mendorong kami agar lebih cepat," ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat, 14 April 2023.
Mahfud menjelaskan saat ini secara subtansi naskah RUU tersebut sudah rampung. Namun, masih terdapat kesalahan redaksional sehingga memerlukan penyempurnaan.
Finalisasi naskah ini akan dilakukan dalam rapat konsiyering bersama eselon 1 Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keungan, Kejaksaan Agung, Polri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Rapat tersebut akan digelar pada Senin, 17 April 2023.
"Artinya memang catatan-catatan yang sifatnya teknis tetapi penting. Misalnya typo dan sebagainya masih ditemukan di Sekretariat Negara," jelasnya.
Selain itu, Mahfud menyebut tahap finalisasi ini sembari menunggu Presiden Jokowi pulang dari kunjungan kerja ke luar negeri. Namun, Mahfud tidak menjelaskan secara rinci kapan Presiden Jokowi akan selesai lawatan.
"Saya kira begitu Presiden pulang dari luar negeri kita sudah bisa langsung ajukan. Jadi tidak ada masalah di tingkat internal pemerintah. Mudah-mudahan ini berjalan lancar," bebernya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan segera diserahkan ke DPR. Namun, naskah tersebut terlebih dahulu akan diberikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"
Insya Allah dalam waktu yang tidak lama
RUU Perampasan Aset ini akan segera dikirim ke DPR karena Presiden (Joko Widodo) juga sudah mendorong kami agar lebih cepat," ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat, 14 April 2023.
Mahfud menjelaskan saat ini secara subtansi naskah RUU tersebut sudah rampung. Namun, masih terdapat kesalahan redaksional sehingga memerlukan penyempurnaan.
Finalisasi naskah ini akan dilakukan dalam rapat konsiyering bersama eselon 1 Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keungan, Kejaksaan Agung, Polri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Rapat tersebut akan digelar pada Senin, 17 April 2023.
"Artinya memang catatan-catatan yang sifatnya teknis tetapi penting. Misalnya
typo dan sebagainya masih ditemukan di Sekretariat Negara," jelasnya.
Selain itu,
Mahfud menyebut tahap finalisasi ini sembari menunggu Presiden Jokowi pulang dari kunjungan kerja ke luar negeri. Namun, Mahfud tidak menjelaskan secara rinci kapan Presiden Jokowi akan selesai lawatan.
"Saya kira begitu Presiden pulang dari luar negeri kita sudah bisa langsung ajukan. Jadi tidak ada masalah di tingkat internal pemerintah. Mudah-mudahan ini berjalan lancar," bebernya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
