Jakarta: Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin menyebut politik dinasti berpotensi melenggengkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak fair, kotor dan merusak kebebasan politik. Politik dinasti juga dapat memperlambat regenerasi kepemimpinan.
"Budaya politik di suatu wilayah yang dikuasai politik dinasti biasanya sangat tidak sehat, monopolistik dan terbelenggu," ujar Yanuar, Rabu, 21 Juni 2023.
Yanuar mengatakan setiap orang atau individu memang punya hak politik yang sama. Mereka memiliki kebebasan untuk dipilih dan tampil sebagai kandidat apa pun dalam kontestasi politik.
Namun, ketika kesempatan ini digunakan tapi dengan memanfaatkan jabatan, kewenangan, dan kekuasaan anggota keluarga, maka harus diwaspadai. Yanuar berpendapat jabatan dan kekuasaan politik akan dimaknai sebagai hak milik pribadi dan keluarga, bukan wilayah publik yang bebas dan fair.
"Privatisasi politik adalah bahaya terbesar dari politik dinasti yang salah kaprah," tegasnya.
Yanuar menilai politik dinasti sejatinya bisa menjadi kekuatan yang efektif untuk peningkatan kualitas demokrasi dan percepatan pembangunan. Dengan syarat, calon tersebut punya niat baik yang kuat untuk membawa kebaikan bagi publik, percepatan perubahan, dan keberpihakan terhadap rakyat.
"Tapi bila syarat ini tidak punya, ya pastilah dinasti politik adalah kecelakaan sejarah yang harus diamputasi," ungkap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin menyebut
politik dinasti berpotensi melenggengkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak fair, kotor dan merusak kebebasan politik. Politik dinasti juga dapat memperlambat regenerasi kepemimpinan.
"Budaya politik di suatu wilayah yang dikuasai politik dinasti biasanya sangat tidak sehat, monopolistik dan terbelenggu," ujar Yanuar, Rabu, 21 Juni 2023.
Yanuar mengatakan setiap orang atau individu memang punya hak politik yang sama. Mereka memiliki kebebasan untuk dipilih dan tampil sebagai kandidat apa pun dalam kontestasi politik.
Namun, ketika kesempatan ini digunakan tapi dengan memanfaatkan jabatan, kewenangan, dan kekuasaan anggota keluarga, maka harus diwaspadai. Yanuar berpendapat jabatan dan kekuasaan politik akan dimaknai sebagai hak milik pribadi dan keluarga, bukan wilayah publik yang bebas dan fair.
"Privatisasi politik adalah bahaya terbesar dari politik dinasti yang salah kaprah," tegasnya.
Yanuar menilai
politik dinasti sejatinya bisa menjadi kekuatan yang efektif untuk peningkatan kualitas demokrasi dan percepatan pembangunan. Dengan syarat, calon tersebut punya niat baik yang kuat untuk membawa kebaikan bagi publik, percepatan perubahan, dan keberpihakan terhadap rakyat.
"Tapi bila syarat ini tidak punya, ya pastilah dinasti politik adalah kecelakaan sejarah yang harus diamputasi," ungkap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
