Jakarta: Anggota DPD RI Fahira Idris meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempercepat jadwal debat pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sebab, selama ini perdebatan yang terjadi dianggap tidak substansif.
“Terlalu lama jika menunggu hingga Januari 2019. Selain itu, saya berharap, volume debat diperbanyak lebih dari lima kali agar diskursus publik terkait pilpres ini lebih berkualitas dan muaranya adalah tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2019 meningkat,” kata Fahira dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 November 2018.
Senator asal DKI Jakarta itu menyebutkan, perdebatan yang terjadi dalam kurun waktu satu bulan belakangan tidak hanya menonjolkan sensasi. Namun, sudah menuju ke arah yang tidak sehat.
"Selain dipenuhi oleh narasi yang kurang bermutu dan bahkan provokatif, kampanye pilpres seperti digiring membahas tema yang sama sekali tidak ada hubungan dengan hajat hidup orang banyak," ungkap dia.
Fahira menyebutkan, KPU berkewajiban moral untuk mengarahkan perdebatan menjadi lebih substantif. Salah satunya dengan mempercepat dan memperbanyak volume debat sehingga para elite, tim sukses dan para kandidat.
“Isi ruang-ruang publik kita dengan perdebatan-perdebatan yang sehat. Perdebatan yang membuka mata publik bahwa mereka harus memilih pada Pemilu 2019. Untuk itu, debat publik pilpres mendesak untuk dipercepat," sebut dia.
Fahira juga berharap, konsep debat dirubah lebih substantif. Salah satunya menghadirkan audience debat dari berbagai kelompok masyarakat.
"Bukan debat yang dipenuhi oleh sorak-sorai pendukung,” ujar dia.
Jakarta: Anggota DPD RI Fahira Idris meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempercepat jadwal debat pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sebab, selama ini perdebatan yang terjadi dianggap tidak substansif.
“Terlalu lama jika menunggu hingga Januari 2019. Selain itu, saya berharap, volume debat diperbanyak lebih dari lima kali agar diskursus publik terkait pilpres ini lebih berkualitas dan muaranya adalah tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2019 meningkat,” kata Fahira dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 November 2018.
Senator asal DKI Jakarta itu menyebutkan, perdebatan yang terjadi dalam kurun waktu satu bulan belakangan tidak hanya menonjolkan sensasi. Namun, sudah menuju ke arah yang tidak sehat.
"Selain dipenuhi oleh narasi yang kurang bermutu dan bahkan provokatif, kampanye pilpres seperti digiring membahas tema yang sama sekali tidak ada hubungan dengan hajat hidup orang banyak," ungkap dia.
Fahira menyebutkan, KPU berkewajiban moral untuk mengarahkan perdebatan menjadi lebih substantif. Salah satunya dengan mempercepat dan memperbanyak volume debat sehingga para elite, tim sukses dan para kandidat.
“Isi ruang-ruang publik kita dengan perdebatan-perdebatan yang sehat. Perdebatan yang membuka mata publik bahwa mereka harus memilih pada Pemilu 2019. Untuk itu, debat publik pilpres mendesak untuk dipercepat," sebut dia.
Fahira juga berharap, konsep debat dirubah lebih substantif. Salah satunya menghadirkan audience debat dari berbagai kelompok masyarakat.
"Bukan debat yang dipenuhi oleh sorak-sorai pendukung,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
