Jakarta: Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, meminta para legislator yang baru dilantik belajar dari kesalahan anggota Dewan periode sebelumnya. Legislator periode 2019-2024 harus jeli dalam menyusun prioritas.
"Mereka harus bisa membuat prioritas. Skala prioritas yang baik," kata Yustinus dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Oktober 2019.
Legislator harus bisa membedakan undang-undang yang penting dan mendesak dengan UU penting tapi tidak mendesak. UU penting dan mendesak harus didahulukan.
Yustinus juga menyarankan para wakil rakyat yang baru untuk mengawali masa jabatan dengan memperkuat capacity building di enam bulan pertama. Capacity building dapat dilakukan dengan mendengarkan pendapat para pakar, ahli, akademisi, dan pelaku usaha untuk memetakan masalah yang ada.
Anggota Dewan yang baru diharapkan memahami persoalan teknis secara komprehensif. Mereka juga harus memiliki gaya komunikasi publik yang lebih baik ketimbang periode sebelumnya.
"DPR baru harus mengedepankan semangat belajar. Lima tahun waktu yang panjang. Belajar dulu, gunakan kesempatan tiga sampai enam bulan pertama untuk belajar," ujar dia.
Yustinus juga menyarankan adanya penguatan lembaga DPR. Dia mengusulkan pembentukan badan anggaran parlemen yang berbeda dari Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Konsep itu diadopsi dari Congressional Budget Office (BCO) yang dimiliki Kongres Amerika Serikat (AS). BCO merupakan badan nonpartisan milik Pemerintahl AS yang berisikan para ahli, dan pakar ekonomi. Badan itu menyediakan anggaran dan informasi ekonomi kepada kongres.
"DPR perlu diperkuat Congress Budget Office. Di AS peran BCO sangat kuat. DPR tanpa itu tak akan efektif," kata dia.
Jakarta: Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, meminta para legislator yang baru dilantik belajar dari kesalahan anggota Dewan periode sebelumnya. Legislator periode 2019-2024 harus jeli dalam menyusun prioritas.
"Mereka harus bisa membuat prioritas. Skala prioritas yang baik," kata Yustinus dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Oktober 2019.
Legislator harus bisa membedakan undang-undang yang penting dan mendesak dengan UU penting tapi tidak mendesak. UU penting dan mendesak harus didahulukan.
Yustinus juga menyarankan para wakil rakyat yang baru untuk mengawali masa jabatan dengan memperkuat
capacity building di enam bulan pertama.
Capacity building dapat dilakukan dengan mendengarkan pendapat para pakar, ahli, akademisi, dan pelaku usaha untuk memetakan masalah yang ada.
Anggota Dewan yang baru diharapkan memahami persoalan teknis secara komprehensif. Mereka juga harus memiliki gaya komunikasi publik yang lebih baik ketimbang periode sebelumnya.
"DPR baru harus mengedepankan semangat belajar. Lima tahun waktu yang panjang. Belajar dulu, gunakan kesempatan tiga sampai enam bulan pertama untuk belajar," ujar dia.
Yustinus juga menyarankan adanya penguatan lembaga DPR. Dia mengusulkan pembentukan badan anggaran parlemen yang berbeda dari Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Konsep itu diadopsi dari
Congressional Budget Office (BCO) yang dimiliki Kongres Amerika Serikat (AS). BCO merupakan badan nonpartisan milik Pemerintahl AS yang berisikan para ahli, dan pakar ekonomi. Badan itu menyediakan anggaran dan informasi ekonomi kepada kongres.
"DPR perlu diperkuat
Congress Budget Office. Di AS peran BCO sangat kuat. DPR tanpa itu tak akan efektif," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)