Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

DPR Tak Jamin Omnibus Law Rampung 100 Hari

Nasional Kabinet Jokowi-Maruf Omnibus Law 100 Hari Jokowi-Maruf
Nur Aivanni • 24 Januari 2020 09:30
Jakarta: Penyelesaian rancangan undang-undang (RUU) omnibus yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) 2020 tergantung sikap fraksi di DPR. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menargetkan RUU itu rampung 100 hari.
 
"Soal selesai dalam waktu 3 bulan atau kapannya tergantung fraksi-fraksi di DPR," kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas kepada Media Indonesia, Kamis, 23 Januari 2020.
 
Menurut dia, jika substansi yang tertuang dalam draf tersebut, salah satunya RUU Cipta Lapangan Kerja, bisa disepakati fraksi-fraksi di DPR, pembahasannya bisa saja dilakukan dalam waktu 100 hari. Namun, perbedaan pandangan potensial terjadi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Saat ini, DPR masih menunggu surat presiden (surpres) dan draf RUU omnibus law dari pemerintah. Jika hal itu sudah disampaikan ke DPR, nantinya Badan Musyawarah DPR akan menentukan alat kelengkapan dewan yang membahas RUU tersebut.
 
"Bisa di komisi atau pansus (panitia khusus) atau Baleg," imbuh dia.
 
DPR menetapkan 50 RUU sebagai Prolegnas Prioritas 2020. Empat di antaranya RUU omnibus, yaitu RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.
 
Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan pembahasan omnibus law akan tergantung isi yang tertuang dalam draf yang dikirimkan oleh pemerintah.DPR akan mengedepankan aspirasi masyarakat.Pihaknya tidak mau pembahasan UU ditolak masyarakat.
 
"Kita harus benar-benar berhati-hati dalam hal itu," ungkap dia.
 
Pastikan kesepatan
 
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan penyusunan omnibus law didasarkan pada kesepakatan banyak pihak. Dengan begitu, saat undang-undangnya disahkan tidak memancing reaksi negatif di publik.
 
"Pemerintah itu kan selalu mendengar berbagai pihak, melakukan dialog-dialog dengan pihak. Jadi, penyusunan itu didasari kesepakatan-kesepakatan sehingga tidak menimbulkan reaksi," tutur Wapres di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.
 
Pihak yang dilibatkan dalam pembahasan antara lain buruh dan pengusaha. Wapres menegaskan masukan daerah juga diperlukan untuk penyempurnaan.
 
Meski demikian, Wapres berharap pembahasan RUU tersebut tidak berlarut-larut. Ma'ruf pun menegaskan bahwa RUU Cipta Lapangan Kerja tidak menghapus kewajiban produk halal.
 
Hal itu, imbuh Wapres, juga sudah diutarakan Menteri Agama Fachrul Razi. Rancangan UU itu justru mempermudah proses sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK).
 
Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai penerapan omnibus law berpotensi menjaga stabilitas keuangan Indonesia. Namun, hal itu dengan catatan undang-undang tersebut bekerja efektif.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif