medcom.id, Jakarta: Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II tidak bisa diharapkan membenahi tata kelola BUMN. Kinerja Pansus Pelindo II justru lebih mengedepankan kepentingan partai.
"Harusnya kepentingan nasional, bukan kepentingan PDIP. Kok ini tidak ada informasi kelanjutan," kata pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio saat dihubungi wartawan, Senin (9/11/2015).
Saat ini, kinerja Pansus meredup seiring tergerusnya kasus Pelindo oleh isu nasional lainnya. Apalagi, kata Hendri, orang Indonesia kecenderungannya mudah memaafkan dan mudah lupa. "Kalau sudah lama, kasusnya lama, biasanya lupa, gampang memaafkan," kata Hendri.
Hendri mengaku tidak mengetahui motif Pansus Pelindo II. Sebab, Pansus Pelindo lama kelamaan tidak terlihat arahnya. "Pansus ini maunya di mana? Mau menguak apa? Langkahnya mau apa?" tanya Hendri.
Pansus Pelindo II dibentuk berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR, 13 Oktober. Sebanyak 30 nama resmi masuk sebagai anggota Pansus. Ke-30 anggota itu berasal dari 10 fraksi yang ada di DPR. Komposisi anggota terbanyak diisi PDI Perjuangan dengan menempatkan enam anggota.
Arsul Sani, anggota Komisi III DPR dari fraksi PPP, menjelaskan kalau mekanisme kerja panitia khusus untuk Pelindo II adalah dengan melakukan penyelidikan secara mendalam. Hasil penyelidikannantinya jadi bentuk rekomendasi yang bakal diserahkan pansus pada pihak-pihak terkait.
Badan Reserse Kriminal Polri menyelidiki dugaan korupsi dan pencucian uang dalam proyek pengadaan mobile crane harbour di Pelindo II. Dalam kasus ini, penyidik Bareskrim, dibantu petugas dari Polda Metro Jaya dan Polres Tanjung Priok, menggeledah kantor Pelindo II di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penggeledahan juga menyasar ruangan Dirut RJ Lino.
Saat penggeledahan Lino sempat menghalangi penggeledahan dengan menghubungi Sofyan Djalil untuk mempertanyakan maksud polisi. Dua hari setelah penggeledahan, Budi Waseso dicopot dari jabatan Kepala Bareskrim Polri. Dia kini menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional. Buwas bertukar tempat dengan Anang Iskandar yang tadinya menjabat Kepala BNN.
medcom.id, Jakarta: Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II tidak bisa diharapkan membenahi tata kelola BUMN. Kinerja Pansus Pelindo II justru lebih mengedepankan kepentingan partai.
"Harusnya kepentingan nasional, bukan kepentingan PDIP. Kok ini tidak ada informasi kelanjutan," kata pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio saat dihubungi wartawan, Senin (9/11/2015).
Saat ini, kinerja Pansus meredup seiring tergerusnya kasus Pelindo oleh isu nasional lainnya. Apalagi, kata Hendri, orang Indonesia kecenderungannya mudah memaafkan dan mudah lupa. "Kalau sudah lama, kasusnya lama, biasanya lupa, gampang memaafkan," kata Hendri.
Hendri mengaku tidak mengetahui motif Pansus Pelindo II. Sebab, Pansus Pelindo lama kelamaan tidak terlihat arahnya. "Pansus ini maunya di mana? Mau menguak apa? Langkahnya mau apa?" tanya Hendri.
Pansus Pelindo II dibentuk berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR, 13 Oktober. Sebanyak 30 nama resmi masuk sebagai anggota Pansus. Ke-30 anggota itu berasal dari 10 fraksi yang ada di DPR. Komposisi anggota terbanyak diisi PDI Perjuangan dengan menempatkan enam anggota.
Arsul Sani, anggota Komisi III DPR dari fraksi PPP, menjelaskan kalau mekanisme kerja panitia khusus untuk Pelindo II adalah dengan melakukan penyelidikan secara mendalam. Hasil penyelidikannantinya jadi bentuk rekomendasi yang bakal diserahkan pansus pada pihak-pihak terkait.
Badan Reserse Kriminal Polri menyelidiki dugaan korupsi dan pencucian uang dalam proyek pengadaan mobile crane harbour di Pelindo II. Dalam kasus ini, penyidik Bareskrim, dibantu petugas dari Polda Metro Jaya dan Polres Tanjung Priok, menggeledah kantor Pelindo II di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penggeledahan juga menyasar ruangan Dirut RJ Lino.
Saat penggeledahan Lino sempat menghalangi penggeledahan dengan menghubungi Sofyan Djalil untuk mempertanyakan maksud polisi. Dua hari setelah penggeledahan, Budi Waseso dicopot dari jabatan Kepala Bareskrim Polri. Dia kini menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional. Buwas bertukar tempat dengan Anang Iskandar yang tadinya menjabat Kepala BNN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
