medcom.id, Jakarta: Sembilan dari 10 fraksi di Komisi V DPR RI menyetujui pembahasan anggaran bagi mitra kerja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Hanya Gerindra yang menolak dilanjutkannya pembahasan anggaran untuk mitra kerja Komisi V DPR RI.
"Yang setuju agar dilanjutkan pembahasan anggaran untuk mitra kerja di Komisi V DPR RI adalah Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN. Fraksi Gerindra menolak untuk dilanjutkan pembahasan anggaran," kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis dalam rapat kerja membahas anggaran dengan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa , Transmigrasi dan daerah Tertinggal, Kementerian PU, dan Basarnas di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/10/2015).
Fraksi Gerindra beralasan menolak pembahasan RAPBN karena ada kata penundaan dan penambahan anggaran untuk beberapa kementerian. "Seperti di Kementerian PU, adalah penambahan Rp2,9 triliun dan penundaan Rp2,5 triliun. Penundaan itu apa maksudnya? Jangan terus karena tidak ada uang, terus pakai kata penundaan,” kata Fary.
Ketua Kelompok Fraksi Komisi (Kapoksi) Fraksi Demokrat Michael Wattimena menyebutkan, fraksinya memahami perubahan nomenklatur seperti penggabungan dua kementerian tak mudah dipadukan karena ada perbedaan kultur dan budaya kerja. “Kami harus jujur tulus mengakui bahwa masing-masing sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Kami menerima sepenuhnya pembahasan RAPBN,” kata Wattimena.
Sementara itu Kapoksi Fraksi PKS Yudi Widiana Adia menyatakan menyayangkan adanya klausul penambahan nomenklatur baru dan anggaran bagi mitra kerja Komisi V DPR RI memang tidak memenuhi harapan. Tapi, karena kepentingan yang lebih besar, PKS dapat menerima dan melanjutkan pembahasan anggaran.
“Kepentingan lebih besar, kami dapat pahami, keputusan di komisi V bukan terakhir dan akan ditentukan di Badan Anggaran,” kata Yudi.
Sementara, Fraksi Hanura melalui juru bicaranya, Miryam S Haryani menyatakan menyetujui pembahasan anggaran mitra kerja komisi V dengan beberapa catatan. “Pemerintah diminta untuk menjelaskan apa kriterianya belanja prioritas dan mendesak," ungkap Mirya.
medcom.id, Jakarta: Sembilan dari 10 fraksi di Komisi V DPR RI menyetujui pembahasan anggaran bagi mitra kerja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Hanya Gerindra yang menolak dilanjutkannya pembahasan anggaran untuk mitra kerja Komisi V DPR RI.
"Yang setuju agar dilanjutkan pembahasan anggaran untuk mitra kerja di Komisi V DPR RI adalah Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN. Fraksi Gerindra menolak untuk dilanjutkan pembahasan anggaran," kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis dalam rapat kerja membahas anggaran dengan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa , Transmigrasi dan daerah Tertinggal, Kementerian PU, dan Basarnas di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/10/2015).
Fraksi Gerindra beralasan menolak pembahasan RAPBN karena ada kata penundaan dan penambahan anggaran untuk beberapa kementerian. "Seperti di Kementerian PU, adalah penambahan Rp2,9 triliun dan penundaan Rp2,5 triliun. Penundaan itu apa maksudnya? Jangan terus karena tidak ada uang, terus pakai kata penundaan,” kata Fary.
Ketua Kelompok Fraksi Komisi (Kapoksi) Fraksi Demokrat Michael Wattimena menyebutkan, fraksinya memahami perubahan nomenklatur seperti penggabungan dua kementerian tak mudah dipadukan karena ada perbedaan kultur dan budaya kerja. “Kami harus jujur tulus mengakui bahwa masing-masing sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Kami menerima sepenuhnya pembahasan RAPBN,” kata Wattimena.
Sementara itu Kapoksi Fraksi PKS Yudi Widiana Adia menyatakan menyayangkan adanya klausul penambahan nomenklatur baru dan anggaran bagi mitra kerja Komisi V DPR RI memang tidak memenuhi harapan. Tapi, karena kepentingan yang lebih besar, PKS dapat menerima dan melanjutkan pembahasan anggaran.
“Kepentingan lebih besar, kami dapat pahami, keputusan di komisi V bukan terakhir dan akan ditentukan di Badan Anggaran,” kata Yudi.
Sementara, Fraksi Hanura melalui juru bicaranya, Miryam S Haryani menyatakan menyetujui pembahasan anggaran mitra kerja komisi V dengan beberapa catatan. “Pemerintah diminta untuk menjelaskan apa kriterianya belanja prioritas dan mendesak," ungkap Mirya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
