medcom.id, Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menggelar konferensi pers soal evaluasi kementerian/lembaga, kemarin. Konferensi tersebut dengan terang menyebut sejumlah kementerian yang punya nilai kurang dan bagus. Langkah Menteri Yuddy pun menuai kontroversi.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut tindakan Yuddy kurang elok. Zulkifli menilai, penilaian macam itu harusnya menjadi konsumsi internal.
"Kalau dipublikasikan itu membuat kegaduhan baru," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2016).
Meski didasarkan undang-undang dan instruksi Presiden, kata dia, evaluasi sebaiknya disampaikan langsung kepada menteri yang bersangkutan atau dalam sidang kabinet. Terlebih, jika menteri yang dievaluasi sama-sama berasal dari partai politik.
"Tentu tidak diekspose," tegas Ketua Umum PAN ini.
Menilai menteri, kata Zulkifli, memang perlu. Apalagi presiden dianggap perlu mengetahui kinerja pembantunya.
Kemarin, Menteri Yuddy menggelar konferensi pers tentang evaluasi kementerian/lembaga di tengah isu panas perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja. Yuddy menegaskan, hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan karena dinilai berdasarkan berbagai variabel, seperti perencanaan kementerian/lembaga, kualitas perencanaan, juga keberhasilan dari setiap perencanaan.
Evaluasi juga melibatkan BPKP, KPK, dan BPS. Selain mengevaluasi kinerja 86 kementerian/lembaga, Kemenpan-RB juga menilai 34 pemerintah provinsi.
Empat kementerian/lembaga terbaik (kategori nilai A) ialah Kemenkeu (83,59), KPK (80,89), Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76), serta Badan Pemeriksa Keuangan (80,45). Lima K/L terburuk (nilai CC) ialah Kejaksaan Agung (50,02), Perpustakaan Nasional (50,38), Komnas HAM (51,60), Kemenpora (53,54), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (53,98).
Kemenpan-RB memperoleh nilai 77.00 (nilai BB). Yuddy mengaku sudah melaporkan rapor kementerian/lembaga tersebut kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Langkah Yuddy dinilai manuver buat menyelamatkan diri. Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai Yuddy bermanuver agar lolos dari bidikan reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
"Pengumuman penilaian itu dekat sekali dengan isu reshuffle, bahkan ada kesan memojokkan menteri yang mendapat penilaian buruk," ujar Ikrar saat dihubungi, kemarin.
Ikrar mengatakan memang ada kinerja beberapa menteri yang kurang maksimal dalam kerja mereka. Akan tetapi, dia meragukan metodologi yang digunakan.
medcom.id, Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menggelar konferensi pers soal evaluasi kementerian/lembaga, kemarin. Konferensi tersebut dengan terang menyebut sejumlah kementerian yang punya nilai kurang dan bagus. Langkah Menteri Yuddy pun menuai kontroversi.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut tindakan Yuddy kurang elok. Zulkifli menilai, penilaian macam itu harusnya menjadi konsumsi internal.
"Kalau dipublikasikan itu membuat kegaduhan baru," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2016).
Meski didasarkan undang-undang dan instruksi Presiden, kata dia, evaluasi sebaiknya disampaikan langsung kepada menteri yang bersangkutan atau dalam sidang kabinet. Terlebih, jika menteri yang dievaluasi sama-sama berasal dari partai politik.
"Tentu tidak diekspose," tegas Ketua Umum PAN ini.
Menilai menteri, kata Zulkifli, memang perlu. Apalagi presiden dianggap perlu mengetahui kinerja pembantunya.
Kemarin, Menteri Yuddy menggelar konferensi pers tentang evaluasi kementerian/lembaga di tengah isu panas perombakan (
reshuffle) Kabinet Kerja. Yuddy menegaskan, hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan karena dinilai berdasarkan berbagai variabel, seperti perencanaan kementerian/lembaga, kualitas perencanaan, juga keberhasilan dari setiap perencanaan.
Evaluasi juga melibatkan BPKP, KPK, dan BPS. Selain mengevaluasi kinerja 86 kementerian/lembaga, Kemenpan-RB juga menilai 34 pemerintah provinsi.
Empat kementerian/lembaga terbaik (kategori nilai A) ialah Kemenkeu (83,59), KPK (80,89), Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76), serta Badan Pemeriksa Keuangan (80,45). Lima K/L terburuk (nilai CC) ialah Kejaksaan Agung (50,02), Perpustakaan Nasional (50,38), Komnas HAM (51,60), Kemenpora (53,54), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (53,98).
Kemenpan-RB memperoleh nilai 77.00 (nilai BB). Yuddy mengaku sudah melaporkan rapor kementerian/lembaga tersebut kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Langkah Yuddy dinilai manuver buat menyelamatkan diri. Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai Yuddy bermanuver agar lolos dari bidikan reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
"Pengumuman penilaian itu dekat sekali dengan isu reshuffle, bahkan ada kesan memojokkan menteri yang mendapat penilaian buruk," ujar Ikrar saat dihubungi, kemarin.
Ikrar mengatakan memang ada kinerja beberapa menteri yang kurang maksimal dalam kerja mereka. Akan tetapi, dia meragukan metodologi yang digunakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
