PDIP Hanya Undang yang Punya Spirit Penegakan Hukum Demokrasi, Bagaimana dengan Jokowi?

Jakarta: PDI Perjuangan membeberkan alasan tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5. Partai berlogo banteng moncong putih itu hanya mengundang pihak yang memiliki spirit menegakkan hukum demokrasi. “Yang diundang adalah mereka yang punya spirit menegakkan prinsip hukum demokrasi yang berkedaulatan rakyat,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Mei 2024. Hasto mengatakan PDI Perjuangan memiliki pijakan sejarah yang sangat kuat. Mereka berkaca dari semangat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dulu berupaya melawan rezim otoriter. “Itu legacy perjuangan demokrasi yang berkedaultan rakyat dan itu yang diundang PDIP dalam Rakernas ke-5,” ujar dia.   Hasto menyebut rakernas itu diadakan dalam momentum semangat reformasi bergelora. Mereka menangkap berbagai bentuk sisi gelap kekuasaan dan terekam kuat dalam memori publik. “Bahkan tokoh masyarakat, guru besar, dan ahli hukum menyimpulkan Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal,” jelas dia. Hasto mencontohkan pesta demokrasi dicoreng berbagai bentuk kecurangan. Hal itu diawali dengan rekayasa konstruksi hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). “Serta dalam sejarah pemilu Indonesia, baru pertama kali ini ada dissenting opinion dari hakim MK,” tutur dia.