Jakarta: Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy membantah partainya sudah memutuskan siap gabung ke pemerintahan baru. Ini merespons pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Salahuddin Uno.
"Bukan selalu berarti sinyal PPP mau bergabung pemerintahan baru. Tapi sebagaimana disampaikan Pak Sandi, itu adalah diantara aspirasi pribadi yang berkembang," kata Romy melalui keterangan tertulis, Kamis, 29 Februari 2024.
Menurut Romy, PPP belum mengeluarkan keputusan lain di internal partai. PPP saat ini mempertahankan sikap untuk ikut menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"PPP tetap berada pada posisi solid mendorong penggunaan hak angket DPR pada saat masuki masa sidang 5 Maret 2024 nanti," ujar dia.
Hak angket, kata dia, diperlukan untuk membuka seterang-terangnya berbagai narasi kecurangan pemilu yang muncul. Pihak lain diminta tidak perlu alergi atau khawatir dengan bergulirnya ini.
Di sisi lain, PPP juga mendapat dorongan untuk menjadi oposisi. Romy mengatakan partai berlogo kakbah itu punya pengalaman di luar pemerintah.
"Mengingat PPP sudah pernah berpengalaman sebagai oposisi lebih dari separuh 51 tahun usia PPP," ucap Romy.
Sebelumnya, Sandiaga tidak menutup kemungkinan PPP bergabung dengan pemerintahan periode berikutnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu mengaku merasa terhormat jika nantinya diajak untuk membangun bangsa dalam kabinet yang akan datang.
"Dari pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa," ucap Sandiaga usai rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Senin 26 Februari 2024.
Jakarta: Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (
PPP) Romahurmuziy alias Romy membantah partainya sudah memutuskan siap gabung ke pemerintahan baru. Ini merespons pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Salahuddin Uno.
"Bukan selalu berarti sinyal PPP mau bergabung pemerintahan baru. Tapi sebagaimana disampaikan Pak Sandi, itu adalah diantara aspirasi pribadi yang berkembang," kata Romy melalui keterangan tertulis, Kamis, 29 Februari 2024.
Menurut Romy,
PPP belum mengeluarkan keputusan lain di internal partai. PPP saat ini mempertahankan sikap untuk ikut menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"PPP tetap berada pada posisi solid mendorong penggunaan hak angket DPR pada saat masuki masa sidang 5 Maret 2024 nanti," ujar dia.
Hak angket, kata dia, diperlukan untuk membuka seterang-terangnya berbagai narasi kecurangan pemilu yang muncul. Pihak lain diminta tidak perlu alergi atau khawatir dengan bergulirnya ini.
Di sisi lain, PPP juga mendapat dorongan untuk menjadi oposisi. Romy mengatakan partai berlogo kakbah itu punya pengalaman di luar pemerintah.
"Mengingat PPP sudah pernah berpengalaman sebagai oposisi lebih dari separuh 51 tahun usia PPP," ucap Romy.
Sebelumnya, Sandiaga tidak menutup kemungkinan
PPP bergabung dengan pemerintahan periode berikutnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu mengaku merasa terhormat jika nantinya diajak untuk membangun bangsa dalam kabinet yang akan datang.
"Dari pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa," ucap Sandiaga usai rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Senin 26 Februari 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)