Jakarta: Wacana Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dinilai positif. Presiden terpilih Prabowo Subianto diharap dapat benar-benar mewujudkan hal itu. Badan tersebut digadang membawa segudang keuntungan bagi Indonesia, pertama yakni menghadirkan lembaga negara yang fokus mengurus penerimaan negara.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kebijakan Publik Indonesia Development Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, menyebut hal itu memiliki dampak positif terhadap keuangan negara. Sehingga, dapat meningkatkan pendapatan negara secara optimal.
“Sekaligus bisa petakan potensi pendapatan lain bagi negara," kata Riko dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024.
Menurut dia, kebutuhan untuk pemetaan tersebut sangat penting. Karena, banyak potensi pemasukan negara selama ini terkesan abstrak. Keuntungan lain, yakni BPN menjadi ujung tombak kolaborasi antarlembaga.
"Sehingga target peningkatan pendapatan negara dapat lebih optimal," kata dia.
Menurut dia, tata organisasi tingkat kementerian memang tak bisa lepas dari aspek kepentingan politik. Namun, kata Riko, hal itu sebaiknya dapat diminimalisir dengan melihat aspek nasional.
“Artinya penataan organisasi tingkat kementerian sebaiknya menggambarkan prioritas kebijakan. Bukan sebatas pemenuhan 'balas jasa' politik,” ujarnya.
Dengan argumen itu, Riko mengatakan, maka perubahan tata kementerian bukan hal mustahil. Sepanjang, tujuan pemenuhan kepentingan nasional.
“Karena hakekatnya tata kementerian itu sebagai jawaban atas dinamika masalah negara. Sehingga perlu perubahan. Sekali lagi bukan untuk bagi-bagi kekuasaan,” katanya.
Untuk memperkuat gagasan itu, kata dia, perlu dasar kajian. Khususnya, dasar kajian ilmiah guna mendukung penyesuaian terkait.
"Sebagai cara cegah adanya praktek balas jasa politik,” ungkap Riko.
Jakarta: Wacana Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dinilai positif. Presiden terpilih
Prabowo Subianto diharap dapat benar-benar mewujudkan hal itu. Badan tersebut digadang membawa segudang keuntungan bagi Indonesia, pertama yakni menghadirkan lembaga negara yang fokus mengurus penerimaan negara.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kebijakan Publik Indonesia Development Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, menyebut hal itu memiliki dampak positif terhadap keuangan negara. Sehingga, dapat meningkatkan pendapatan negara secara optimal.
“Sekaligus bisa petakan potensi pendapatan lain bagi negara," kata Riko dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024.
Menurut dia, kebutuhan untuk pemetaan tersebut sangat penting. Karena, banyak potensi pemasukan negara selama ini terkesan abstrak. Keuntungan lain, yakni BPN menjadi ujung tombak kolaborasi antarlembaga.
"Sehingga target peningkatan pendapatan negara dapat lebih optimal," kata dia.
Menurut dia, tata organisasi tingkat kementerian memang tak bisa lepas dari aspek kepentingan politik. Namun, kata Riko, hal itu sebaiknya dapat diminimalisir dengan melihat aspek nasional.
“Artinya penataan organisasi tingkat kementerian sebaiknya menggambarkan prioritas kebijakan. Bukan sebatas pemenuhan 'balas jasa' politik,” ujarnya.
Dengan argumen itu, Riko mengatakan, maka perubahan tata kementerian bukan hal mustahil. Sepanjang, tujuan pemenuhan kepentingan nasional.
“Karena hakekatnya tata kementerian itu sebagai jawaban atas dinamika masalah negara. Sehingga perlu perubahan. Sekali lagi bukan untuk bagi-bagi kekuasaan,” katanya.
Untuk memperkuat gagasan itu, kata dia, perlu dasar kajian. Khususnya, dasar kajian ilmiah guna mendukung penyesuaian terkait.
"Sebagai cara cegah adanya praktek balas jasa politik,” ungkap Riko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
