Jakarta: Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menyebut masyarakat yang percaya isu Partai Komunis Indonesia (PKI) tak banyak. Kelompok yang memainkan isu kebangkitan PKI untuk memuluskan jalan politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dinilai tak bakal memberikan pengaruh.
"Saya tegaskan ini tidak akan memberikan faedah elektoral apa pun," kata Adi dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'PKI Bangkit, Siapa Percaya?', Minggu, 4 Oktober 2020.
Adi mengatakan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menjawab minimnya publik yang percaya isu PKI. Sepanjang 2016-2020 masyarakat yang percaya isu PKI menunjukkan angka stabil.
Sebanyak 14 persen masyarakat percaya isu PKI pada 2020. "Tingkat persentase orang yang percaya PKI enggak terlampau signifikan," ujar Adi.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini menuturkan isu PKI yang dihembuskan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dan menyerang calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) tak berdampak signifikan. Hasil penghitungan suara Jokowi unggul 10 persen dibanding lawannya Prabowo Subianto.
"Saya khawatir orang yang terus-terusan ngata-ngatain PKI itu justru membuat orang yang dikatain PKI mendapatkan insentif elektoral tanpa diundang," ucap Adi.
Isu PKI juga dikhawatirkan mengarah pada agitasi dan propaganda kelompok tertentu. Misalnya upaya memupuk amarah umat Islam terhadap peristiwa PKI.
Serta, seolah ingin menyematkan ke memori publik yang paling dirugikan pada peristiwa Gerakan 30 September/30S PKI ialah tentara. "Ingin mengesankan bahwa korban yang banyak menderita dari kejahatan PKI adalah para tentara tentara disiksa," tutur Adi.
Memprovokasi publik dengan tak melupakan kejahatan PKI sejatinya tidak ada persoalan. Namun, lanjut Adi, bila isu itu diarahkan untuk kepentingan tertentu, tidak sehat untuk pembangunan demokrasi.
"Kalau terus-terusan dipupuk saya kira memang tidak konstruktif sekarang terhadap pembangunan demokrasi kita ke depan," tegas Adi.
Serta, seolah ingin menyematkan ke memori publik yang paling dirugikan pada peristiwa Gerakan 30 September/30S PKI ialah tentara. "Ingin mengesankan bahwa korban yang banyak menderita dari kejahatan PKI adalah para tentara tentara disiksa," tutur Adi.
Memprovokasi publik dengan tak melupakan kejahatan PKI sejatinya tidak ada persoalan. Namun, lanjut Adi, bila isu itu diarahkan untuk kepentingan tertentu, tidak sehat untuk pembangunan demokrasi.
"Kalau terus-terusan dipupuk saya kira memang tidak konstruktif sekarang terhadap pembangunan demokrasi kita ke depan," tegas Adi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
