Jakarta: Sekretaris Majelis Tinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Andi Mallarangeng heran bila kubu Moeldoko tetap melanjutkan gugatan kepengurusan partai ke pengadilan. Sebab, yang digugat adalah orang dalam lingkaran Kabinet Indonesia Maju.
"Agak menjadi lucu karena Pak Moeldoko yang juga Kepala Staf Presiden, menuntut koleganya dalam pemerintahan yaitu Pak Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM atas keputusannya menolak pengesahan dari hasil KLB (kongres luar biasa) Deli Serdang," kata Andi melalui akun YouTube pribadinya, Senin, 5 April 2021.
Namun, Andi mempersilakan kubu Moeldoko menempuh jalur hukum lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Moeldoko juga diminta mundur dari Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.
(Baca: Kubu Moeldoko Klaim Masih Punya Hak Atas Demokrat)
Dia menilai Moeldoko telah diberikan informasi tak benar. Moeldoko seolah diberi kepastian bakal memperoleh dukungan penuh dari DPP Partai Demokrat bila menjadi ketua umum.
"Pak Moeldoko bisa saja klaim 'Saya ditipu oleh orang-orang ini dan karena itu dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dari segala urusan keterkaitan dengan KLB'," ujar Andi.
Dia juga mendorong Moeldoko membentuk partai baru. Langkah itu diyakini tidak akan membuat kegaduhan politik nasional.
"Pak Moeldoko mengurus partai masing-masing, Partai Demokrat dan diurus oleh ketua umum yang sah yaitu AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Maka aman sudah," ucap Andi.
Jakarta: Sekretaris Majelis Tinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Partai Demokrat Andi Mallarangeng heran bila kubu
Moeldoko tetap melanjutkan gugatan kepengurusan partai ke pengadilan. Sebab, yang digugat adalah orang dalam lingkaran Kabinet Indonesia Maju.
"Agak menjadi lucu karena Pak Moeldoko yang juga Kepala Staf Presiden, menuntut koleganya dalam pemerintahan yaitu Pak Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM atas keputusannya menolak pengesahan dari hasil KLB (kongres luar biasa) Deli Serdang," kata Andi melalui akun YouTube pribadinya, Senin, 5 April 2021.
Namun, Andi mempersilakan kubu Moeldoko menempuh jalur hukum lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Moeldoko juga diminta mundur dari Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.
(Baca:
Kubu Moeldoko Klaim Masih Punya Hak Atas Demokrat)
Dia menilai Moeldoko telah diberikan informasi tak benar. Moeldoko seolah diberi kepastian bakal memperoleh dukungan penuh dari DPP Partai Demokrat bila menjadi ketua umum.
"Pak Moeldoko bisa saja klaim 'Saya ditipu oleh orang-orang ini dan karena itu dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dari segala urusan keterkaitan dengan KLB'," ujar Andi.
Dia juga mendorong Moeldoko membentuk partai baru. Langkah itu diyakini tidak akan membuat kegaduhan politik nasional.
"Pak Moeldoko mengurus partai masing-masing, Partai Demokrat dan diurus oleh ketua umum yang sah yaitu AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Maka aman sudah," ucap Andi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
